Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Kompas.com - 31/03/2023, 11:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel ke Indonesia untuk berlaga dalam Piala Dunia U-20 2023.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

Namun, Jokowi tetap menilai persoalan politik jangan dicampuradukkan dengan olahraga.

"Ya ini negara demokrasi. Tapi, yang paling penting jangan dicampuradukkan," ujar Jokowi usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi, Jumat (31/3/2023).

"Sudah saya sampaikan kan, jangan dicampuradukkan. Ada wilayah politik, ada wilayah bola," katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Jokowi: Saya Juga Merasa Kecewa dan Sedih

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kehadiran timnas Israel dalam kejuaraan Piala Dunia U-20 2023.

Penolakan kedua kepala daerah jebolan PDI-P itu diduga menjadi penyebab Indonesia akhirnya dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA dalam keputusan yang disampaikan di laman resmi FIFA pada Rabu (29/3/2023).

Meski FIFA hanya menyebutkan alasan pencoretan itu karena "situasi terkini", tetapi patut diduga bahwa pembatalan perhelatan akbar sepak bola U20 internasional di Indonesia itu karena buntut dari polemik penolakan timnas Israel.

Diketahui, ada beberapa alasan kedua gubernur itu menolak kedatangan timnas Israel.

Baca juga: FIFA Copot Indonesia dari Tuan Rumah Piala Dunia U20, Jokowi: Kita Harus Hormati

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa kehadiran Israel tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.

Sebab, secara konstitusi, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Sementara Israel hingga kini disebut masih menjajah Palestina.

"Kan Israel itu melakukan gangguan, penjajahan terhadap Palestina," ujar Koster dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Ia menilai, Israel tidak menghormati kedalutan dan kemanusiaan bangsa Palestina. Negara tersebut juga dianggap tidak melaksanakan prinsip serta ideologi yang digariskan oleh Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia.

Alasan lainnya adalah kehadiran Timnas Israel di Bali juga dinilai berisiko menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Pulau Dewata.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Jokowi Setelah Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Koster mengatakan, pihaknya hanya menolak kehadiran Timnas Israel, bukan tidak mendukung Piala Dunia U20 digelar di Indonesia, terutama di Bali.

Senada dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak timnas Israel karena teguh mengikuti amanat Soekarno yang merupakan Presiden Pertama RI.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi, ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar juga menyatakan kekecewaannya karena Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ganjar menegaskan bahwa ia hanya menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia, bukan Piala Dunia U20. Apalagi, Indonesia sudah menyiapkan jauh-jauh hari.

Baca juga: Piala Dunia U20 2023 Indonesia Batal: Momen Jokowi Terdiam, Shin Tae-yong Kurung Diri di Kamar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com