Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir Klarifikasi Pernyataan "Kiamat" soal Polemik Piala Dunia U-20

Kompas.com - 29/03/2023, 06:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy melakukan klarifikasi mengenai pernyataannya yang menyebutkan "jangan ketika Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia seakan mau kiamat".

Dia menyadari bahwa pernyataannya tersebut sangat hiperbolis dan bisa menimbulkan polemik.

"Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang menurut, memang sangat hiperbolik saya kira kalau menyebut enggak akan kiamat itu," kata Muhadjir saat sesi tanya jawab dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20, Selasa (28/3/2023) malam.

Baca juga: Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Oleh karena itu, Muhadjir meminta pernyataannya soal kiamat itu tidak ditulis oleh awak media.

Ia mengaku takut terkena perundungan atau bully dari masyarakat, khususnya pencinta sepak bola Indonesia dari ucapan tersebut.

"Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin, saya ingin bekerja dengan tenang tidak diliputi dengan bully," ujarnya.

"Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat, itu terlalu hiperbolik memang," tambah dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah menempatkan posisi persoalan pelaksanaan Piala Dunia U-20 dalam desain besar pembangunan manusia Indonesia.

Dia juga meminta persoalan pelaksanaan Piala Dunia jangan diributkan terlalu jauh. Sebab, pihaknya berupaya mencari jalan keluar persoalan ini. Utamanya, pemerintah juga berupaya agar pelaksanaan Piala Dunia U-20 bisa tetap digelar di Indonesia.

"Dan ya kami mohon doanya, dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, kesepakatan," ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Baca juga: Polemik Santunan Korban Gagal Ginjal Akut: Dijanjikan Muhadjir, Dibantah Risma

Diberitakan sebelumnya, Muhadjir menganggap hiruk pikuk Piala Dunia U-20 yang belakangan mengemuka bukanlah hal besar.

Sebab, menurut dia, olahraga termasuk sepak bola adalah bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka membangun manusia Indonesia yang sehat.

"Jadi sebetulnya hiruk pikuk U-20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar dalam konteks pembangunan manusia indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil," kata Muhadjir saat memulai paparan dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR, Selasa malam.

"Sehingga saya dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia," tambahnya.

Baca juga: Polemik di Piala Dunia U20, Timnas Israel Gagal Lolos ke Euro U19 2023

Oleh karena itu, Muhadjir berharap semua pihak tidak merasa dunia akan berakhir apabila Indonesia batal menggelar Piala Dunia U-20.

"Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U-20 batal, Indonesia ini mau kiamat," ujarnya.

Ia pun meminta semua pihak menganggap persoalan jadi atau tidaknya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia adalah hal yang biasa.

Menurut Muhadjir, hal itu perlu diingatkan agar semua tidak terlarut dalam euforia dan protes terhadap hal yang bukan menjadi prioritas bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com