Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Megawati soal Pidato "Ibu-ibu Pengajian": Bukannya Tidak Boleh Mengaji, Silakan...

Kompas.com - 01/03/2023, 15:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait ibu-ibu pengajian yang menjadi kontroversial beberapa waktu lalu.

Klarifikasi ini disampaikan Megawati dalam sambutan usai diberikan penghargaan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai tokoh pendorong kemajuan HAKI di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Awalnya, Megawati menyanjung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai seorang perempuan hebat. Diketahui, Sri Mulyani turut hadir dalam acara tersebut.

"Yang saya sayangi dan hormati. Kenapa saya sayangi? Menteri Keuangan kan perempuan, ya. Saya sedang perjuangkan supaya kaum perempuan itu seperti saya," kata Megawati di kantor BRIN, Rabu.

Baca juga: Megawati: Saya Dukung Ibu Menteri Atas Kejadian Sangat Memalukan di Bidang Pajak

Kemudian, ia menyinggung soal pernyataannya beberapa waktu lalu dalam acara "Kick Off Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP)" beberapa waktu lalu.

Saat itu, Megawati berbicara soal ibu-ibu pengajian. Ia pun bertanya-tanya ketika di-bully oleh banyak orang akibat pernyataannya tersebut.

"Tapi, saya waktu di kick off Pancasila, loh kok terus saya di-bully. Padahal, saya sudah bilang saya jangan di-bully ya," ujar Megawati.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini lantas mengklarifikasi bahwa pernyataannya bukan untuk melarang ibu-ibu mengikuti pengajian.

Namun, ia meminta ibu-ibu agar lebih perhatian kepada tumbuh kembang anak-anaknya.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan Megawati Kerap Ingatkan Para Ibu Harus Perhatikan Anaknya

 

Tujuannya agar sang anak terhindar dari beragam masalah kesehatan, termasuk stunting.

"Saya bukannya tidak boleh mengaji. Pengajian, silakan. Tapi, yang saya maksud adalah karena waktunya diberi singkat, padahal itu sudah 2 jam, 'itu Ibu-ibu sekalian tolong lah hitung waktu untuk rumah tangga', nanti ini di-bully lagi," kata Megawati.

Ia berasalan, pembahasan stunting itu bukan tanpa alasan. Sebab, penanganan stunting merupakan program prioritas pemerintah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah sebesar 24,4 persen. Tetapi, pada tahun 2022, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

"Kenapa (saya bahas ibu-ibu hitung waktu untuk rumah tangga)? Saya sebetulnya waktu itu berbicara program presiden, yaitu stunting," ujar Megawati menjelaskan.

Baca juga: Bamusi PDI-P Duga Ada Pihak yang Penggal Video Megawati soal Ibu-ibu Pengajian

Halaman:


Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com