Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Meningkat, Istana: Apresiasi Publik

Kompas.com - 20/02/2023, 18:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, hasil survei Litbang Kompas yang mencatat kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk apresiasi publik.

Terutama, kata Pramono, publik melihat kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan selama pandemi Covid-19.

"Pertama, kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah, terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2/2023).

"Menghadapi pandemi, kemudian juga ketika menghadapi tekanan pada masa masa sulit, menghadapi resesi kita masih bisa tumbuh 5,32 persen," katanya melanjutkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Meningkat

Menurut Pramono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik.

"Mudah-mudahan, di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik," ujarnya.

Pramono Anung menambahkan, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik itu, pemerintah sudah membahas secara khusus mengenai kebijakan fiskal untuk tahun depan.

Presiden, menurutnya, sudah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai hal itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tertinggi di Bidang Politik dan Keamanan

Sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis

Kemudian, di bidang kesejahteraan sosial kepuasan publik mencapai 77,3 persen, dan 22,7 persen responden mengatakan ketidakpuasannya.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen. Berbanding dengan 44,9 persen yang mengaku tidak puas

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen. Sedangkan ketidakpuasannya ada di presentase 46,5 persen.

Survei Litbang Kompas melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka, dan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan di Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkat, Buah dari Program Bansos

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com