MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, mengeklaim bahwa pihaknya sudah menerapkan kebijakan untuk tidak mengundang orang yang memiliki interes politik praktis sebagai penceramah di masjid.

Hal ini disebut untuk mengurangi kemungkinan eksploitasi identitas agama untuk kepentingan politik praktis Pemilu 2024.

"Kami di komisi dakwah sudah sosialisasi ke takmir masjid. Kami mensosialisasikan agar tidak mengundang orang yang punya interes politik praktis untuk berceramah," ujar Cholil kepada wartawan di sela acara Ijtima Ulama Jakarta yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (2/2/2023).

Baca juga: MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Cholil juga menyebut bahwa MUI sudah menerbitkan putusan dan imbauan serta edukasi kepada masyarakat yang sedang melakukan politik praktis di rumah ibadah.

Kampanye politik adalah kegiatan terlarang dilakukan di masjid.

"Apakah boleh bicara soal politik? Boleh, tapi politik keadaban, membangun bangsa yang baik," ujar rais syuriah Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu.

"Jangan sampai (anjuran) 'pilih ini, pilih itu, caleg yang begini, begitu'. Tidak boleh melakukan politik praktis seperti itu," ungkapnya.

Seandainya terjadi preseden aktivitas politik di masjid, kata Cholil, maka takmir masjid harus "melakukan tindakan yang baik, terukur, dan sopan santun".

Hal ini dinilai sebagai upaya agar tidak terjadi masalah lanjutan.

"Intinya kita berharap, kita mengimbau, kita melakukan tindakan yang nyata agar tidak terjadi politik praktis kampanye di tempat ibadah. Kalau di luar masjid, silakan," pungkas Cholil.