Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ahmad Khoirul Umam, PhD
Akademisi

Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia. Saat ini, Dosen dan sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina, Jakarta. Pemerhati Budaya.

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Kompas.com - 30/01/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA perdebatan tentang “Trah Soekarno” tiba-tiba mencuat pascaterbitnya tulisan Guntur Soekarnoputra yang berjudul “Meluruskan Salah Kaprah di Sekitar Bung Karno” (Kompas, 23/1/2023).

Terkait dengan tarik ulur legitimasi trah Soekarno, hasil pelacakan berbagai sumber referensi pemikiran Soekarno, memang Proklamator RI itu hampir tidak pernah mempermasalahkan “trah” atau keturunan dalam konteks biologis.

Bahkan pada saat Soekarno menjadi Presiden RI, dia melepaskan bendera partainya untuk menyatukan Bangsa Indonesia dalam ajaran Pancasila dan Persatuan Indonesia.

Soekarno tidak mewariskan harta. Bahkan, rumah saja ia tak punya. Satu-satunya yang diwariskan oleh Soekarno sebagai sebuah legacy dan kebesarannya adalah nilai-nilai dan prinsip ajaran kebangsaan, bukan harta benda atau garis keturunan nama besar dirinya.

Sejak meninggalnya Soekarno, ajaran Soekarnoisme ini seolah “gentayangan”. Bagaikan roh, pemikirannya hadir dan berkembang di tengah masyarakat, tapi tidak memiliki badan dan kerangka yang jelas.

Bahkan sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) melebur ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973, ajaran Soekarno seolah tidak eksis dan terasa tidak mewarnai dinamika akibat kerasnya tekanan rezim Orde Baru.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, tidak ada tokoh lain yang membangkitkan kembali ajaran Soekarno dan memberinya wadah, badan atau kerangka untuk dilembagakan, selain Megawati Soekarnoputri.

Megawati dengan segala kelebihan dan keterbatasannya mampu mewujudkan dan memberikan badan dan kerangka kepada ajaran Soekarnoisme, sehingga menjadi gerak langkah politik yang riil dan konkret dalam tubuh PDIP hingga sekarang ini.

Untuk membuktikan komitmen dan konsistensi Megawati pada ajaran Soekarnoisme, bahkan nyawanya pun ia pertaruhkan ketika mendapatkan rongrongan, ancaman dan hantaman dari rezim penguasa Orde Baru.

Jadi, jika masih ada yang mempersoalkan bahwa trah Soekarno hanya bisa diklaim oleh garis keturunan biologis dari jalur anak laki-laki, barangkali klaim itu benar secara budaya, namun kurang tepat jika ditilik dari realitas sejarah dan sosial-politik.

Klaim itu menjadi tidak fair karena Soekarno sendiri tidak anti-gender. Soekarno tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki atau perempuan.

Jika ia sanggup dan mampu untuk mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai kebangsaan yang Soekarno ajarkan, maka dialah pemimpin sejati yang melanjutkan “trah Soekarnoisme”.

Sementara itu, Megawati memiliki tiga anak, yakni M. Rizki Pratama, M. Prananda Prabowo, dan Puan Maharani.

Tatam, sapaan akrab M. Rizki Pratama, dan Nanan, sapaan akrab Prananda Prabowo, tampak lebih banyak memainkan peran di belakang layar. Keduanya cenderung membatasi diri sehingga terasa kurang tampil di permukaan.

Satu-satunya anak Megawati yang paling konsisten berada di garda depan mengawal perjuangan dan menjaga ajarah Soekarnoisme, dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi, adalah Puan Maharani.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com