Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 27/01/2023, 16:13 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak khawatir pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden Joko Widodo bakal menghambat penjajakan Koalisi Perubahan.

Ia optimistis Nasdem tetap memegang komitmen pembentukan koalisi bersama Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga parpol, lanjut dia, sama-sama punya visi dan misi untuk membawa perubahan, dan perbaikan.

“Demokrat sampai dengan saat ini tetap teguh, dan konsisten dengan tujuan perjuangan ini bersama teman-teman di Koalisi Perubahan,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

“Kami meyakini begitu pula dengan teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh,” sambung dia.

Menurut Herzaky, pertemuan Surya dan Jokowi bukan hal yang perlu dikhawatirkan.

Pasalnya, Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pak Surya Paloh dan Nasdem ini kan termasuk yang awal mengusung Pak Jokowi sebagai capres di 2014, dan terus mendukung Pak Jokowi,” tutur dia.

Baca juga: Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Diketahui, Surya bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023) sore.

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan pertemuan itu berlangsung selama satu jam lebih.

Namun, ia belum mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut.

Sugeng mengklaim pertemuan itu menunjukkan hubungan Surya dan Jokowi baik-baik saja.

“Pak Surya enggak ada masalah, kan secara politik jelas kan, bahkan saya bilang, saya mewakili sikap Nasdem bahwa kita berkoalisi sampai 2024,” papar dia.

Sebelumnya, hubungan keduanya dinilai renggang karena keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com