Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Rumah Politik Ridwan Kamil

Kompas.com - 24/01/2023, 12:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Golongan Karya (Golkar) adalah rumah politik yang tepat untuk Ridwan Kamil. Bergabungnya Ridwan Kamil (RK) ke Golkar adalah keputusan yang penting.

Golkar dan RK memiliki irisan spirit yang tebal. Golkar adalah partai lintas ideologi. Semangat utama pendirian partai ini adalah untuk mengatasi pelbagai kecenderungan ideologis di masa Orde Lama.

Partai ini datang dengan semangat teknokratis yang berorientasi pembangunan dan kebijakan publik. Slogan karya dan kekaryaan yang mereka usung menggambarkan dengan tepat kecenderungan tersebut.

Ini yang menjelaskan mengapa basis rekrutmen Partai Golkar datang dari pelbagai kelompok. Walaupun sering dikategorikan sebagai partai nasionalis, namun rekrutmen partai ini tidak terbatas pada kelompok-kelompok nasionalis.

Salah satu unsur terpenting di Partai Golkar saat ini berasal dari organisasi mahasiswa Islam modernis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

HMI di masa Orde Lama cukup dekat dengan Partai Masyumi. Ketua Umum HMI, Nurcholish Madjid bahkan disebut sebagai Natsir Muda (merujuk pada pemimpin Masyumi, Muhammad Natsir).

Ada banyak alumnus HMI yang berkiprah di Partai ini, baik di pusat maupun daerah. Mantan Ketua Umum PB HMI, Ir. Akbar Tanjung, bahkan pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Akbar Tanjung dinilai berhasil membawa Partai Golkar keluar dari masa-masa krisis di awal Reformasi. Dengan slogan Golkar baru, Akbar Tanjung berhasil mendorong reformasi internal di tubuh partai Golkar.

Saat ini, Golkar adalah satu di antara hampir tidak ada partai di Indonesia yang relatif lebih egaliter dan demokratis.

Selain HMI, partai ini juga menampung aktivis NU dan Muhammadiyah. Mantan Ketua Umum PB PMII, Nusron Wahid, berkiprah di partai ini.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tb. Ace Hasan Syadzily, juga adalah NU.

Sebelumnya mantan Ketua Umum GP Ansor dan mantan calon Ketua Umum PBNU, Slamet Effendi Yusuf, juga aktif di partai ini semasa hidupnya.

Dari Muhammadiyah ada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang memulai karirnya di politik praktis di Partai Golkar. Din bahkan pernah menjadi Wakil Sekertaris Fraksi Karya Pembangunan MPR RI dan Wakil Sekjen DPP Golkar.

Berdasarkan fenomena ini, Anies Baswedan (2013) memasukkan Partai Golkar sebagai bagian dari apa yang dia sebut Islam-friendly Parties.

Anies menyebut Golkar sebagai partai sekuler inklusif (secular inclusive), sebuah partai yang mengadopsi nilai-nilai kebangsaan atau sekuler, tapi terbuka menampung aspirasi kekuatan politik Islam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com