Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Puan Sadar Betul Dirinya Belum Mendapat Tempat di Hati Rakyat

Kompas.com - 14/01/2023, 17:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani menyadari bahwa saat ini dirinya belum mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.

Menurut Pangi, jabatan Puan saat ini sebagai ketua DPR dan jabatan sebelumnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia belum berkontribusi terhadap elektabilitasnya.

"Puan sebetulnya sadar dan tahu betul beliau belum mendapat tempat di hati rakyat. Jabatan beliau sebagai ketua DPR dan pernah menjadi menteri, belum punya korelasi linear terhadap elektabilitasnya," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Saat Puan Maharani Bela Megawati dan Jelaskan Maksud Pernyataan Kasihan Deh Jokowi...

Menurut Pangi, mesti dipahami bahwa setiap tokoh memiliki chemistry politik yang berbeda-beda.

Misalnya, ada tokoh yang cocok menjadi anggota legislatif, ada yang kemampuannya di eksekutif, dan sebagainya.

Di sisi lain, meskipun sudah menjadi seorang tokoh, ada pula individu yang tidak punya posisi sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Pangi melanjutkan, pernyataan Puan yang menyebut tak harus dirinya yang menjadi capres dari PDI-P menegaskan, jika pada 2022-2023 tidak terjadi pertumbuhan elektoral, maka harus menyerah tanpa syarat.

"Artinya mempersilakan kader lain yang punya potensi menang untuk maju sebagai capres dari PDI Perjuangan," kata Pangi.

Baca juga: Curhatan Puan: Tak Dapat Privilese, Banyak Tak Disukai Orang, dan Tak Harus Jadi Capres

Sementara itu, lanjut Pangi, di kalangan pemilih PDI-P terjadi split-ticket voting terhadap Puan Maharani, yang mana pemilih partai besutan Megawati Soekarnoputri itu cenderung secara signifikan memilih Ganjar Pranowo.

Sebagai informasi, split-ticket voting adalah kondisi saat seorang pemilih memberikan suara untuk kandidat lain dari partai politik.

Namun, menurut Pangi, sebelum nama capres diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Puan akan terus berusaha menaikkan elektabilitasnya.

"Puan akan kembali memompa elektoralnya, karena PDI Perjuangan itu tidak boleh hanya satu tokoh yang menonjol, tapi harus punya banyak kader yang menonjol, baik secara kompetensi maupun secara elektabilitas," tambah Pangi.

Baca juga: Puan Bingung, Merasa Sudah Banyak Kerja tapi Tetap Banyak Orang Tak Suka

Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani mengatakan tak tahu siapa figur capres yang bakal dipilih ibunya. Hingga kini, hal itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Megawati.

Oleh karena itu, Puan sempat tegang saat mendengarkan pidato Megawati, karena banyak menyinggung soal pemimpin perempuan.

"Tadinya sudah deg-degan, aduh siapa nih yang mau disebut, siapa yang mau disebut, kok perempuan terus yang disebut, ya ternyata enggak ada yang disebut," ujar Puan.

Baca juga: Puan Kenang Saat Bantu Memenangkan Ganjar Jadi Gubernur Jawa Tengah

Puan lantas meyakinkan bahwa Megawati tak akan memilih capres atas dasar kedekatan, tapi kemampuan.

Maka dari itu, Puan legawa jika bukan dirinya yang dipilih untuk melenggang ke perebutan kursi RI-1. Puan Maharani meyakini bahwa Megawati sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pilihan.

"Urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara, dan apakah siapa, bagaimana, pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi, bukan berarti harus Puan Maharani," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com