Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Maju Lagi pada Pilpres 2024, Ma'ruf Amin: Saya Sudah Tua

Kompas.com - 13/01/2023, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan tidak berminat untuk kembali berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ma'ruf mengatakan, ia sudah cukup tua untuk kembali mengikuti pertarungan politik.

"Saya ini sudah tua, umur saya ini kan sekarang sudah masuk hampir 80 (tahun), bulan Maret itu 80 (tahun) saya. Saya pikir sudah cukup tualah," kata Ma'ruf usai menghadiri Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Cak Imin Targetkan PKB Dapat Jatah Wapres Lagi pada 2024

Ma'ruf mengatakan, pada Pilpres 2024 merupakan giliran tokoh-tokoh yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Kita sudah harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, saya kira itu," ujar mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Kendati demikian, Ma'ruf tidak menyebutkan kriterianya mengenai pemimpin Indonesia masa depan karena, menurut dia, itu merupakan kewenangan partai politik.

Ia hanya mengingatkan agar partai-partai politik menyesuaikan calon yang mereka usung dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya kira partai itu mestinya sudah pahamlah, mereka kan ingin menang calonnya tentu dia memilih calon yang kira-kira akan memperoleh simpati dari masyarakat. Pasti itu, saya yakin itu," kata Ma'ruf.

Baca juga: ASN Jadi Panitia Pemilu, Wapres Maruf Amin: Harus Tetap Netral

Namun demikian, ia melanjutkan, hingga kini memang belum ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif untuk Pemilu 2024 karena dinamika politik masih terus berjalan.

"Cuman mereka (partai politik) kan sampai hari ini kan belum ada calon yang fix, yang definitif, masih diayak," ujar Ma'ruf.

Adapun Ma'ruf akan menginjak usianya yang ke-80 tahun pada 11 Maret 2023.

Ma'ruf merupakan wakil presiden tertua yang dilantik dalam sejarah Indonesia karena ia berusia 76 tahun 223 hari ketika dilantik pada 20 Oktober 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com