Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pinggirkan Ganjar, Megawati Dinilai Berpeluang Usung Puan Capres

Kompas.com - 12/01/2023, 13:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dinilai berpeluang mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut sinyal tersebut terlihat ketika Megawati bersikap cuek terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

"Sikap cuek Megawati terhadap Ganjar menegaskan bahwa Ganjar tidak menjadi center of gravity di pusat pengambilan keputusan politik PDIP. Seolah nama Ganjar kian terpinggirkan dalam dinamika pengambilan keputusan internal PDIP," ujar Umam kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Ganjarist Yakin Sinar Ganjar Tak Meredup, Bakal Diusung PDI-P Jadi Capres

Dalam peringatan HUT tersebut, Umam menyebut Megawati tampil secara percaya diri ingin menunjukkan kedaulatan partainya yang tidak ingin dipengaruhi, digiring, dan diintervensi oleh manuver-manuver politik eksternal.

Manuver politik eksternal tersebut disebut kerap dimainkan oleh jaringan relawan, jaringan lembaga survei, hingga partai-partai politik yang dianggap mendompleng kekuatan PDI-P.

Di samping itu, Umam mengatakan, tingginya elektabilitas Ganjar dari hasil berbagai lembaga survei juga tidak membuat Megawati tergiur dengan pola permainan politik yang diyakini selama ini diorkestrasikan oleh jaringan kekuatan oligarki.

Baca juga: Megawati Sebut Capres PDI-P adalah Kader, Ganjar: Sabar....

Umam menggarisbawahi, jika Megawati konsisten dengan logika tersebut, tidak menutup kemungkinan Presiden kelima itu akan mengajukan sosok Puan Maharani sebagai capres.

"Jika konsisten dengan logika tersebut, maka kepercayaan diri yang tinggi Megawati itu berpeluang dikonversi dalam bentuk keberanian untuk mengajukan kader inti yang menjadi keberlanjutan trah Soekarnoputri, dalam konteks ini Puan Maharani, menuju Pilpres 2024 mendatang," kata dia.

Dalam konteks ini, Umam menambahkan, bergemingnya PDI-P menjelang satu tahun menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan semakin menyandera langkah politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang hingga saat ini terjebak dalam dilema.

"(Terjebak) kegalauan dan ketidakpastian menentukan langkah politik selanjutnya, sebelum PDI-P menegaskan keputusannya," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, tidak ada kursi spesial buat Ganjar Pranowo di acara HUT ke-50 PDI-P. Mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDI-P, Ganjar duduk berimpitan bersama kader-kader lainnya.

Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ada pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Selain itu, ada sejumlah kader PDI-P di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elite-elite partai. Ia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati. Hal ini terjadi meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat PDI-P untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Kornas Ganjarist Kris Tjantra tak sepakat jika sinar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap meredup saat acara perayaan HUT ke-50 PDI-P.

Menurutnya, soal penempatan kursi Ganjar yang berimpitan dengan kader lain adalah hal yang wajar.

Kris mengatakan, PDI-P sejatinya tidak memberikan keistimewaan karena hingga kini Ganjar adalah bukan elite partai banteng.

"Dan itu juga menunjukan bahwa beliau itu masih tetap membumi dan tidak perlu diperlakukan istimewa," kata Kris saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/1/2023) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com