Belum Lihat Ancaman PHK Massal, JK: Di Mana Massalnya, Sektor Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK belum melihat terjadinya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ancaman resesi pada tahun ini.

"Saya belum melihat gelombang PHK yang besar," ujar JK di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).

JK menuturkan, ia baru saja berbicara dengan sejumlah pelaku industri garmen di Indonesia. Dalam perbincangaan tersebut, ada perusahaan yang justru kekurangan buruh atau tenaga kerja.

"Lima perusahaan garmennya di Jawa kekurangan buruh sehingga harus didatangkan dari Sumatera, Batam, dan daerah lainnya," ujar pendiri Kalla Group itu.

Baca juga: Jusuf Kalla Soroti Maraknya Amplop-amplop dari Caleg Saat Pemilu

JK menyadari adanya keluhan dan kekhawatiran dari sejumlah pengusaha.

Namun, umumnya terlihat dari sejumlah perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di sektor digital dan e-commerce.

"Itu karena orang-orang kembali ke toko, mal, untuk melihat kembali barang yang diinginkan. Usaha itu di masa-masa Covid-19 kan maju pesat," kata JK.

JK menegaskan, ia belum melihat ancaman PHK di bidang lain.

Baca juga: Klaim Dirinya Pengusul Pemilu Sistem Terbuka, Jusuf Kalla Ungkap Kelebihannya Dibanding Sistem Tertutup

"Tapi di bidang-bidang lain saya belum melihat suatu ancaman PHK yang massal. Jadi jangan semua dikatakan massal, di mana massalnya? Sektor apa?" ucap JK.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tidak akan masuk ke dalam jurang resesi pada tahun 2023. Optimisme ini disampaikan di tengah dinamika global yang masih bergerak tidak menentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun ini tantangan dari ekonomi global masih luar biasa.

Bahkan, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksi, sepertiga dari perekonomian dunia akan masuk ke dalam jurang resesi.

"Kita tidak termasuk yang sepertiga, Insya Allah kita jaga terus," ujar Sri Mulyani dalam Acara Apresiasi Media, dikutip Minggu (8/1/2023).

Bendahara negara itu melaporkan, hingga penghujung tahun 2022, kondisi perekonomian nasional masih terjaga.

Ini terefleksikan dari realisasi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,72 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca juga: 4 Perusahaan Teknologi Umumkan PHK Massal pada Awal Tahun 2023

Laju pertumbuhan itu diproyeksi berlanjut hingga periode tiga bulan terakhir tahun 2022. Sri Mulyani berharap, produk domestik bruto (PDB) dapat tetap tumbuh di sekitar 5 persen pada kuartal terakhir tahun lalu.

"Sehingga total 2022, kita bisa tumbuh di atas 5 persen," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyadari, 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan. Namun, pemerintah menatap tahun ini dengan optimisme dan kewaspadaan.

"Dalam situasi agenda politik dalam negeri, situasi geopolitok dunia yang sangat dinamis dan tidak pasti, dan kita harus menjaga seluruh kemajuan dan momentum pemulihan," ucap dia.