Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Soroti Maraknya Amplop-amplop dari Caleg Saat Pemilu

Kompas.com - 10/01/2023, 17:13 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti maraknya amplop-amplop dari calon legislatif (caleg) untuk masyarakat saat pemilihan umum (pemilu).

Oleh karena itu, Jusuf Kalla menilai pentingnya mengembalikan sistem pemilu yang lebih baik.

"Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon," kata pria yang karib disapa JK ini di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).

Menurut JK, pemberian amplop itu membuat masyarakat tidak objektif saat memilih calon legislatif.

"Jadi itu kadang-kadang tidak objektif," ujar JK.

Baca juga: 2 Pimpinan DPR Kompak Tolak Sistem Proporsional Tertutup: Sangat Membahayakan Demokrasi

Dalam kesempatan itu, JK juga menjelaskan istilah 'jeruk makan jeruk' dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang sebelumnya disebutnya.

Ia mengatakan, dalam sistem pemilu terbuka, calon anggota legislatif berkampanye sendiri.

"Jika tertutup, calon tidak ikut turun. Misalnya, calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," kata JK.

JK juga menyoroti soal biaya para calon legislatif yang terkadang membutuhkan biaya besar.

Ia menilai, apabila calon legislatif mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit.

"Apalagi di sistem dapil kan. Jika orang itu mengabdi di dapilnya jauh-jauh hari sebelumnya, dia tidak perlu uang banyak," ujar JK.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Sudah Benar, tapi Jeruk Makan Jeruk

"Uang juga kadang disebabkan oleh persaingan internal. Makanya, saya istilahkan jeruk makan jeruk," katanya lagi.

Sebelumnya, JK angkat bicara soal polemik sistem pemilu dengan mekanisme proporsional tertutup.

Menurutnya, sistem pemilu saat ini yang menerapkan proporsional terbuka sudah benar.

"Jadi (sistem proporsional terbuka) sudah benar itu terbuka, tapi memang harus dihindari soal negatifnya," ujar JK di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Klaim Dirinya Pengusul Pemilu Sistem Terbuka, Jusuf Kalla Ungkap Kelebihannya Dibanding Sistem Tertutup

Namun, JK tidak menjelaskan sisi negatif yang dimaksud. Ia hanya mengibaratkan 'jeruk makan jeruk'.

"Tapi, kemudian timbul negatifnya yang terbuka itu, 'jeruk makan jeruk'," kata Ketua PMI itu.

JK bahkan mengklaim dirinya yang mengusulkan sistem Pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka.

"Dulu kan tertutup ya. Pertama kali yang mengusulkan terbuka saya. Supaya orang mengetahui orang yang dia pilih," kata JK.

Baca juga: Wapres Sebut KAHMI Punya Banyak Tokoh Potensial, dari Jusuf Kalla hingga Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com