Usai RI Dapat Tambahan Kuota Haji, Menag Bakal Bahas BPIH bersama Komisi VIII DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 setelah mendapat tambahan kuota haji tahun ini. Pembicaraan ini bakal dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.

"Kami bersama Komisi VIII DPR RI akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” kata Menag dalam siaran pers, Senin (9/1/2023).

Adapun kuota haji Indonesia untuk tahun ini ditetapkan sebesar 221.000 jemaah.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan Calon Jemaah Haji Tahun Ini Divaksin Meningitis dan Booster Covid-19

Kuota tersebut sudah dinyatakan sah karena Yaqut telah menerima dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M yang diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Dokumen diserahkan bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah, Senin (9/1/2023). Menag sendiri tengah di Jeddah menghadiri pameran itu.

Yaqut bilang, kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.

“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi," ucapnya.

Pria yang karib disapa Gus Men ini menuturkan, MoU mengatur sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Selain soal kuota, MoU mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Baca juga: Bertambah, Kuota Haji Indonesia Jadi 221.000 Tahun Ini

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum usai dua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jemaah haji kembali normal.

“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tuturnya.

“Ini kami perjuangkan agar kuota yang tersedia terserap efektif dan antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” lanjut Yaqut.

Sebagai informasi, kehadiran Yaqut ke Pameran Haji bertujuan untuk melihat langsung layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah.

Seperti diketahui, tidak ada lagi muassasah dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.

Baca juga: KPK Sebut Pengawasan Pengelolaan Dana Haji Lemah, Penunjukkan BPS BPIH Rentan Konflik Kepentingan

Ada enam syarikah yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, dan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.

Lalu, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.