Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Diminta Tegas dan Tak "PHP", Tetap di Gerindra atau Hijrah ke PPP

Kompas.com - 09/01/2023, 13:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebutkan, Sandiaga Uno harus segera mengambil langkah tegas soal isu hengkangnya dia dari Partai Gerindra berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jangan sampai desas-desus ini dibiarkan berlarut sehingga Sandiaga dianggap sebagai pemberi harapan palsu (PHP).

"Ada baiknya Sandiaga segera menentukan sikap secara gentleman untuk memutuskan, menyatakan istikamah di Gerindra atau hijrah ke partai politik lainnya. Jangan ada yang merasa di-PHP," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Hawa Panas Internal Gerindra: Isu Sandiaga Hengkang dan Sentilan Tajam Prabowo buat Kader Bermanuver

Menurut Umam, ketegasan sikap Sandi tak hanya dinantikan Gerindra maupun PPP, tetapi juga penting untuk mempersiapkan langkah politik mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ke depan.

Namun, sebelum ambil keputusan, Sandi disarankan cermat berhitung, pada posisi dan jabatan apa ia akan ditempatkan di partai baru.

Harus ada negosiasi dan kompensasi politik maupun logistik yang jelas sebelum keputusan dijatuhkan.

Tantangan selanjutnya, kata Umam, Sandi mesti buru-buru beradaptasi di rumah barunya. Apalagi, jika perpindahan itu untuk kepentingan pencalonan presiden Pemilu 2024, mengingat sisa waktu menuju hari H pemilu sudah kian dekat.

"Karena praktis dia adalah pendatang baru dan belum punya akar yang kuat di partai barunya," ujarnya.

Baca juga: Diisukan Gabung ke PPP, Sandiaga Tegaskan Dirinya Masih Kader Gerindra

Umam menilai, rencana manuver Sandi itu masuk akal jika dia memang bersikukuh menjadi capres. Sebab, mustahil Sandi dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Gerindra.

Pasalnya, partai berlambang garuda itu telah bulat memutuskan bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai calon RI-1.

Pencapresan Prabowo sudah berulang kali disampaikan oleh elite Gerindra. Pada Agustus 2022 lalu, Prabowo juga telah mengumumkan kesiapannya maju ke panggung Pemilu 2024.

"Bahwa pencapresan Prabowo adalah harga mati bagi Gerindra," ucap Umam.

Buat Gerindra, lanjut Umam, lebih baik kehilangan kadernya ketimbang membatalkan pencapresan Prabowo pada Pemilu 2024. Hal ini juga berlaku buat Sandiaga.

Oleh karenanya, elite Gerindra tak ambil pusing dengan isu hengkangnya Sandiaga ke PPP untuk kepentingan pencapresan.

Bahkan, pernyataan terbaru Prabowo soal kader yang keluar jalur diduga kuat ditujukan buat Sandiaga yang sejak lama banyak bermanuver terkait pencapresan.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com