Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Menurut PKS

Kompas.com - 08/01/2023, 07:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, memaparkan masing-masing keunggulan dan kelemahan yang dimiliki sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024 mendatang.

Sistem pelaksanaan pemilu ini diketahui sedang ramai diperbincangkan lantaran ada kemungkinan bahwa pemilu bakal kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, seperti zaman Orde Baru.

"Sistem tertutup kelebihannya partai akan menjadi institusi yang lebih sehat. Karena yang dipilih adalah yang punya otoritas adalah partai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai," ujar Mardani dalam jumpa pers virtual, Jumat (6/1/2023).

Mardani menjelaskan, dengan sistem proporsional tertutup, maka akan meminimalisir terjadinya fenomena kader partai 'kutu loncat'.

Baca juga: Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Nasdem Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK

"Misal 2004 dia kader Golkar, di 2009 dia kader Demokrat,dan selanjutnya PDI-P. Itu tidak membangun sistem itu berbasis individu," kata dia.

Mardani menilai akan terjadi kaderisasi yang baik dengan sistem proporsional tertutup.

Selain itu, masyarakat juga lebih tahu partai mana yang memiliki keterikatan dengan rakyat yang lebih baik.

Namun, tetap saja ada kelemahan pada sistem proporsional tertutup.

Mardani menyebut bisa saja ada diskriminasi perlakuan terhadap caleg partai yang maju.

Baca juga: Alasan Mengapa Harus Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

"Pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut, jadi yang dekat dapat nomor urut yang baik. Yang tidak beprestasi belum tentu mendapatkan nomor urut yang baik. Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas," ucap Mardani.

Sementara itu, untuk sistem proporsional terbuka, membuat semua caleg memiliki peluang yang sama.

Sehingga, mereka akan bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi mendapat suara terbanyak.

"Biasanya partai yang yang belum kuat, mereka akan berharap proporsional terbuka, karena seluruh calegnya menjadi prajurit untuk mencari suara," ungkap Mardani.


Dengan turunnya semua caleg, kata Mardani, maka para politisi ini akan dekat dengan rakyat.

Hanya, kekurangannya, peran partai menjadi minim, hanya sekadar menjadi koordinator.

"Padahal kalau kita mau sehat partainya juga harus sehat. Ideologis harus kuat, kaderisasinya harus punya prinsip yang itu bisa dioptimalkan ketika terbuka," imbuh dia.

Mardani berharap sistem proporsional tertutup tidak diterapkan di Pemilu 2024.

Kalaupun ingin mengabulkan sistem proporsional tertutup, Mardani meminta agar sistem itu baru diterapkan pada Pemilu 2029 saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com