Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan LBH Keadilan: Polisi Berpangkat Bripda Jadi Pelaku Kekerasan Perempuan Tertinggi pada 2022

Kompas.com - 07/01/2023, 17:51 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mencatat, polisi berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) paling banyak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2022.

Pengacara LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie menjelaskan, dari 34 kasus dan 41 orang diduga pelaku yang diketahui, pelaku berpangkat Bripda sebanyak 13 orang.

"Pangkat Bripda menempati posisi tertinggi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu 13 orang," ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Sabtu (7/1/2023).

Baca juga: LBH Keadilan Catat 34 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diduga Dilakukan Anggota Polisi

Abdul mengatakan, posisi kedua adalah diduga anggota berpangkat Bripka sebanyak enam orang, disusul diduga berpangkat Briptu sebanyak lima orang.

Pangkat lainnya seperti yang diduga AKBP, AKP, Iptu dan Briptu masing-masing dua orang. Kemudian diduga Brigpol sejumlah empat, dan Ipda satu orang.

"Pelaku terdiri dari golongan bintara dan perwira, dan tidak ada dari golongan Tamtama. Namun bukan berarti tidak ada pelaku dari golongan Tamtama karena pangkat rendah kemungkinan tidak menarik untuk dipublikasikan," ujar Abdul.

Baca juga: Herry Wirawan Dihukum Mati, Menteri PPPA: Tidak Ada Kasus Kekerasan Seksual yang Dapat Ditoleransi

Adapun dari tempat dinas pelaku, LBH Keadilan mendapatkan data bahwa tempat diduga pelaku berdinas terbanyak di Polres yaitu sebanyak 16 orang.

Kemudian, sebanyak sembilan orang berdinas di Polda, dan enam orang berdinas di Polsek.

"Sebanyak 10 kasus tidak diketahui di mana pelaku berdinas, hal ini disebabkan keterbatasan informasi yang diperoleh," ucap Abdul.

Dari 34 kasus tersebut, kata Abdul, hanya enam kasus yang diketahui telah dijatuhi sanksi berupa demosi, pencopotan jabatan, pemecatan dua kasus, pidana penjara, dan damai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com