Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diprediksi Untung Besar jika AHY Jadi Cawapres Anies, Nasdem-PKS Merugi

Kompas.com - 06/01/2023, 14:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Coat-tail effect atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI-2.

"Ketika AHY yang jadi cawapres secara otomatis yang akan mendapatkan efek ekor jas paling besar ya Demokrat. Nasdem dan PKS akan dirugikan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Bagaimana Mungkin Nasdem Tetap Bersama Jokowi, tapi Hendak Koalisi dengan Oposisi...

Sebaliknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS.

Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana Koalisi Perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral.

"Memang variabel cawapres dalam Koalisi Perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak," ujar Yunarto.

Namun, menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mercy itu hengkang dari rencana koalisi.

"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono. Sepertinya memang harga mati ada nama AHY, yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," kata dia.

Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan.

Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P disebut mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.

"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.

"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com