Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Dicabut, Pakar Sarankan Pemerintah Perkuat Surveilans, "Tracing", dan Vaksinasi

Kompas.com - 02/01/2023, 11:34 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Tjandra Yoga Aditama, menyarankan pemerintah untuk memperkuat lima hal usai PPKM dicabut pada 30 Desember 2022.

Lima hal tersebut terdiri dari memperkuat surveilans, tracing (pelacakan), tes Covid-19,  vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan.

"Setidaknya ada lima hal yang tentu terus dilanjutkan oleh pemerintah agar Covid-19 benar-benar dapat sepenuhnya terkendali. Lima hal ini juga merupakan fundamental penting pengendalian penyakit menular apa pun," kata Tjandra dalam siaran pers, Senin (2/1/2023).

Tjandra mengatakan, surveilans harus dilanjutkan dengan cermat yang tidak hanya berdasar gambaran klinik, tetapi perlu berdasar laboratorium.

Baca juga: PPKM Dicabut, Jokowi: Semoga Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh Lebih Baik

Bahkan, sampai ke pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) saat pemeriksaan tertentu.

"Contoh lain kegiatan surveilans adalah pengamatan terus menerus angka demam dengue (yang dikenal luas dengan demam berdarah dengue DBD) sehingga di musim penghujan ini masalah segera dapat diidentifikasi dan dicegah perluasannya," ujar Tjandra.

Kedua, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara juga mengimbau penyediaan tes perlu diperluas mengingat saat ini sudah tidak diwajibkan lagi.

Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan bahwa warga dapat mudah mengaksesnya jika membutuhkan tes antigen/PCR.

Perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN juga dapat menyediakan alat tes dan membagikannya ke karyawannya.

"Ada rencana juga untuk menyediakan alat tes antigen di apotek, sementara kita tahu bahwa di banyak negara alat tes antigen dapat saja dibeli di berbagai toko dan supermarket," kata Tjandra.

Baca juga: PPKM Dicabut, Seluruh Kepala Daerah Diimbau Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Ketiga, tracing perlu dilanjutkan. Sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya, kontak dari yang positif Covid-19 harus di identifikasi supaya penularan tidak meluas di masyarakat.

"Penyebaran penyakit perlu di cegah. Salah satu contoh penyakit menular lain adalah tuberkulosis. Kontak dari pasien juga harus ditemukan dan bahkan diberikan terapi pencegahan," ujar Tjandra.

Keempat, mengakselerasi vaksinasi. Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta mantan Kabalitbangkes ini mengatakan, vaksinasi Covid-19 perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya, sebagaimana penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Terakhir, selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak dari Covid-19.

"Penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu terus menerus dilakukan, baik tentang Covid-19, tentang berbagai penyakit menular dan tidak menular lainnya serta juga selalu mengajak masyarakat luas melakukan perilaku hidup bersih dan sehat," kata Tjandra.

Baca juga: PPKM Dicabut, Masyarakat Diminta Tetap Waspadai Potensi Subvarian Baru Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com