Soal Penghentian PPKM, Jokowi Tunggu Kajian Kemenkes dan Kemenko Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya masih menanti seluruh kajian dari kementerian maupun lembaga terkait sebelum mengumumkan kepastian penghentian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, dia telah meminta agar semua kajian diserahkan kepadanya pada pekan ini, terutama dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Kesehatan.

"Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) maupun dari Kementerian Kesehatan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Kasus Covid-19 Mereda, Jokowi: Mungkin Akhir Tahun Akan Dinyatakan PPKM Berhenti

"Dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," lanjutnya.

Dengan begitu, kata Jokowi, dirinya bisa segera menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) soal penghentian PPKM.

"Kita harapkan segera sudah saya dapatkan (kajiannya) dalam minggu-minggu ini," tegas Jokowi.

Sebelumnya pada Rabu pagi Presiden Jokowi mengatakan, ada kemungkinan pada akhir tahun ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang saat ini berlaku di seluruh Indonesia.

Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19 pada Selasa (20/12/2022) berada di angka 1.200-an.

Baca juga: Jokowi: Mungkin Akhir Tahun Kita Akan Nyatakan Berhenti Lakukan PPKM

"Hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Kepala Negara lantas menjelaskan kembali perjalanan naik turunnya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia selama hampir tiga tahun ini.

Saat varian Delta masuk, kasus harian di Indonesia mencapai 56.000 kasus.

"Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk (melakukan) lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain sekarang ini," kata Jokowi.

Lalu muncul lagi varian Omicron yang saat puncaknya kasus harian mencapai 64.000 kasus.

"Kita ingat saat itu alat pelindung diri (APD) kurang, oksigen enggak ada, pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik," lanjutnya.

"Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya. Oleh sebab itu kemampuan domestik kita harus terus kita garap," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada Problem, Menteri-menteri Mesti Menghadap, tapi yang Makan-makan Enggak Pernah Ngajak Saya

Adapun pada Selasa, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 1.297 dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.711.703 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.