Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Contoh Penerapan Pancasila sebagai Sistem Etika

Kompas.com - 21/12/2022, 02:35 WIB
Issha Harruma

Penulis


KOMPAS.com – Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Lantas, bagaimana contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika?

Baca juga: Pancasila sebagai Sistem Etika

Penerapan Pancasila sebagai sistem etika

Sebagai sebagai sistem etika, Pancasila digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.

Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi, juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila itu.

Nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Walaupun nilai-nilai ini merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, namun, nilai-nilai Pancasila tersebut sebenarnya juga bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Adapun contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari di antaranya:

  • Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
  • Taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
  • Mengakui kebebasan beragama dan beribadah,
  • Menjunjung tinggi toleransi,
  • Saling tolong menolong antara sesama,
  • Saling bekerja sama dalam bidang kemanusiaan dan hal positif yang lain,
  • Saling menghargai dan menghormati,
  • Cinta tanah air,
  • Rela berkorban demi bangsa dan negara,
  • Menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga menjaga kedaulatan negara Indonesia tetap utuh
  • Menghargai perbedaan,
  • Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun,
  • Menjunjung tinggi kesetaraan,
  • Peduli pada sesama,
  • Membantu orang yang kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun yang lainnya,
  • Mengutamakan kemajuan bersama.

Baca juga: Nilai Etika Pancasila

 

Referensi:

  • Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com