Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Panglima Yudo Lebih Tegas terhadap KKB di Papua

Kompas.com - 20/12/2022, 13:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Baca juga: Pesan Jokowi ke Panglima Yudo soal Papua: Kalau KKB Selalu Seperti itu Tidak Selesai-selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap kali melakukan kekerasan di Papua.

Ma'ruf mengatakan, langkah tegas itu diperlukan meski pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani dinamika yang terjadi di Papua.

"Karena banyaknya, masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi (KKB)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Pesan Jokowi ke Panglima Yudo soal Papua: Kalau KKB Selalu Seperti itu Tidak Selesai-selesai

Dia menambahkan, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.

Kendati demikian, ia menegaskan, konflik antara KKB dan aparat dan warga hanya terjadi di beberapa daerah tertentu di Papua.

Ia mengeklaim sejumlah daerah di Papua tergolong aman, terbukti ketika ia mengunjungi beberapa daerah di Papua yakni Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak.

"Jadi kalaupun ada itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja, tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Polda Papua Kantongi Identitas Pemimpin KKB yang Serang Rombongan Polisi di Yapen

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Yudo agar TNI bersikap tegas di samping menggunakan pendekatan humanis di Papua.

"Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Warisan dari Andika Perkasa untuk Yudo Margono, Panglima TNI yang Baru

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, persoalan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai panglima TNI.

Bahkan, ia menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo Margono untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan.

"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono Resmi Jadi Panglima TNI, Sejumlah Tugas Menanti

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com