Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyematan Pangkat Tituler ke Deddy Corbuzier Dinilai Salah Kaprah

Kompas.com - 12/12/2022, 08:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan, penyematan pangkat letnan kolonel tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subinto terhadap Deddy Corbuzier merupakan tindakan salah kaprah.

Selain salah kaprah, pemberian pangkat ini juga dianggap sebagai bentuk distorsi, sekalipun Deddy menerima pangkat tersebut berangkat dari tugasnya sebagai duta komponen cadangan (komcad).

"Pemberian pangkat itu justru bentuk distorsi dan salah kaprah. Komponen cadangan adalah wujud peran serta warga negara dalam bela negara dan implementasi sistem pertahanan semesta," tegas Fahmi kepada Kompas.com, Minggu (11/12/2022).

Baca juga: Prabowo Sematkan Deddy Corbuzier Pangkat Letkol Tituler, Pengamat: Kurang Tepat!

Ia menilai pemberian pangkat ini justru malah terkesan murah dan mudah diberikan. Hal ini karena penyematan tersebut bukan sebagai bentuk penghargaan, melainkan penugasan.

Oleh karena itu, penyematan pangkat ini pun dianggap kurang tepat diberikan.

"Saya kira pemberian pangkat tituler itu justru kurang tepat. Kalau merujuk keterangan Kementerian Pertahanan, Deddy ditunjuk menjadi duta komcad dan melakukan kampanye promosi di media sosial, sebagaimana kompetensinya," terang dia.

Menurutnya, pemberian pangkat tituler bukan hal main-main, atau bisa diberikan secara suka-suka.

Ia menyebut pejabat atau pegawai di lingkungan Kemenhan bisa saja menerima pangkat tituler apabila penyematan berangkat dari penugasan, bukan penghargaan sebagaimana yang diterima Deddy.

"Kalau tidak, mengapa menteri atau pejabat kementerian pertahanan yang berasal dari sipil dan non-ASN seperti para staf khusus menteri tidak mendapat pangkat tituler?" ujarnya.

Baca juga: Deddy Corbuzier Sandang Letkol Tituler, Pengamat: Kesannya Murah dan Mudah Diberikan

"Apakah tidak cukup dengan status sebagai pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil atau sebagai profesional yang dipekerjakan oleh pemerintah misalnya?" sambung dia.

Ia menambahkan, penyematan pangkat tituler terhadap Deddy bukannya tidak boleh. Hanya saja, pemberian pangkat ini juga harus dibarengi dengan penugasan yang jelas.

"Jadi bukannya tidak boleh. Kita hanya butuh penjelasan, apakah tugas yang diberikan pada Deddy Corbuzier memang membuatnya layak menyandang pangkat Letnan Kolonel Tituler? Atau bahkan apakah membuatnya layak dimiliterisasi?" imbuh dia.

Diberitakan, Prabowo menyematkan pangkat letnan kolonel tituler kepada Deddy beberapa waktu lalu.

Juru bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut penyematan pangkat tersebut tak lain karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial.

Baca juga: Mengenal Pangkat Tituler dan Alasan Deddy Corbuzier Dapat Pangkat Letkol Tituler TNI

Setelah menerima pangkat tersebut, Deddy dihadapkan dengan tugas sebagai duta komponen cadangan (komcad) dan melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan.

Kampanye tersebut akan dijalankan Deddy melalui media sosial.

"(Tugas lain) sosialisasi dan kampanye pertahanan dan TNI di sosmed," ungkap Dahnil, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com