Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memprediksi, situasi politik Myanmar pasca diduduki junta militer tidak akan menjadi lebih baik tanpa ada kerja sama semua pihak.

Menurut Retno Marsudi, seluruh negara di ASEAN termasuk junta militer harus berkomitmen dengan konsensus lima poin (five point consensus/5PC).

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk utusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Baca juga: Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

"Yang paling penting sekarang apabila tidak ada kerja sama, tidak ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5 point of consensus, saya bayangkan situasi Myanmar tidak akan menjadi lebih baik," kata Retno dalam konferensi pers secara daring pasca pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-15, Kamis (8/12/2022).

Kendati begitu, Retno Marsudi menyampaikan, ASEAN hanya bersifat membantu. Sedangkan Myanmar adalah satu-satunya pihak yang dapat menyelesaikan masalah politik di sana.

"Tetapi sekali lagi yang dapat dilakukan oleh ASEAN adalah membantu. Yang dapat menyelesaikan masalah Myanmar adalah Myanmar," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno Marsudin menyampaikan, 5PC akan tetap menjadi panduan dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Baca juga: Junta Myanmar Bebaskan 700 Tahanan, Adakah Sinyal ke Arah Reformasi?

Sebab, konsensus ini merupakan keputusan para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta pada April 2021, dan belum ada perubahan hingga kini.

"Selama pemimpin ASEAN tidak memutuskan hal yang berbeda, kita tetap menjadikan implementasi 5 point of consensus menjadi panduan bagi keketuaan Indonesia dalam ASEAN dalam membantu Myanmar untuk mengatasi krisis politiknya," kata Retno.

Demokrasi, kata Retno Marsudi, menjadi salah satu elemen ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Adapun tema keketuaan Indonesia dalam ASEAN adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".

ASEAN Matters adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan. Untuk menjadi penting dan relevan, terdapat elemen demokrasi mengenai penghormatan hak-hak asasi manusia.

Baca juga: Myanmar, Ujian Terberat ASEAN

ASEAN, menurut Retno Marsudi, perlu memerankan peran sentral di dalam menavigasi situasi kawasan, agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

"Kalau Asia Tenggara stabil, akan memberikan juga pengaruh terhadap stabilitas dan perdamaian di dalam wilayah yang lebih besar lagi, yaitu Indo Pasifik," ujarnya.

Retno juga mengatakan, unsur demokrasi juga dijelaskan dalam Piagam ASEAN (ASEAN charter). Isi piagam tersebut menjelaskan bahwa demokrasi menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN untuk menjalankannya.

"Dan berkali-kali Indonesia mengatakan bahwa kita sangat khawatir terhadap situasi yang terjadi di Myanmar. Dan kita melihat tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi 5 point consensus ASEAN," kata Retno Marsudi.

Baca juga: Menlu Sebut Pemimpin ASEAN Kecewa dengan Situasi Myanmar