Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Kompas.com - 06/12/2022, 17:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah membahas soal larangan ekspor bauksit ke luar negeri. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengumumkan pemberlakuan larangan tersebut.

"Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah (penghentian ekspor) nikel, tadi mengenai bauksit. Dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Tabrak Tugboat dan Dermaga hingga Rusak Parah, Tongkang Bauksit di Kalbar Akan Tanggung Jawab

Presiden melanjutkan, pelarangan ekspor bauksit merupakan salah satu bagian kebijakan hilirisasi industri bahan mentah. Dia menekankan, hilirisasi industri akan secara konsisten terus dilakukan pada tahun depan.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, hilirisasi bauksit memang menjadi keharusan. Selain untuk meningkatkan nilai tambah produksi, hilirisasi juga bertujuan melindungi lingkungan.

Zulkifli pun memastikan hilirisasi bauksit akan dijalankan mulai 2023.

"Bauksit itu harus ada hilirisasi. Kalau enggak nanti lingkungannya akan sangat terganggu, tidak memberikan nilai tambah yang tinggi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa.

"Oleh karena itu akan dijadikan hilirisasi seperti nikel. Mungkin akan dijalankan tahun depan," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

Sebelumnya, pemerintah telah menghentikan ekspor nikel. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan, penghentian ekspor nikel dan bahan mentah lain bertujuan menggenjot hilirisasi industri.

Akibat kebijakan tersebut, kata Jokowi, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di organisasi perdagangan dunia (WTO).

Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut.

Meskipun demikian, lanjut Jokowi, Indonesia masih mengajukan upaya banding.

Jokowi juga menegaskan bahwa hilirisasi bahan mentah masih jalan terus. Sebab selain memberikan keuntungan ekonomi, hilirisasi juga menegaskan sikap Indonesia yang ingin naik kelas menjadi negara maju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com