Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

Kompas.com - 11/03/2022, 11:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah berupa bauksit, tembaga, dan timah. Presiden menegaskan, tidak masalah jika kebijakan Indonesia itu digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

"Begitu kita bilang setop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah bilang bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalies ke-46 UNS Surakarta, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

"Bauksit setop, tahun depan setop tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Enggak apa-apa kita digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," lanjut Presiden yang mengundang tawa para hadirin.

Meski berpotensi digugat, Jokowi menilai keberanian menghentikan ekspor bahan mentah harus dilakukan. Jika pemerintah tidak mencoba, tidak akan pernah tahu langkah yang dilakukan benar atau salah.

Jokowi mengungkapkan, menghentikan ekspor nikel menjadi langkah yang benar. Sebab, nilai ekspor Indonesia bisa meningkat secara pesat.

"Kita setop ini (nikel) benar. Karena kita tahu (pendapatan) dari Rp 15 triliun melompat jadi Rp 300 triliun. Apa yang terjadi kalau ini kita setop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali," ujar Jokowi.

"Yang dari luar masuk juga. Ada capital inflow yang itu juga akan memunculkan nilai tambah luar biasa," lanjut Presiden.

Dengan menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah, Jokowi yakin sejumlah barang seperti litium baterai, kendaraan listrik, sodium ion, dan semikonduktor akan diproduksi di dalam negeri. Sebab, semua bahan baku tersedia di Tanah Air setelah ekspor bahan mentah dihentikan.

Jokowi juga menegaskan, kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah tidak berarti Indonesia jadi negara tertutup.

"Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup, kita ini terbuka. Tapi, jangan di tempatmu terus dong (produksi)," kata Presiden.

"Separuh bawa ke Indonesia atau semuanya bawa di Indonesia, kami terbuka. Bisa kamu kerja sama dengan BUMN kami. Bisa kamu kerja sama dengan swasta kami atau kamu sendirian juga tidak apa-apa, tapi di Indonesia," lanjut Jokowi.

Dia menyebutkan, ekspor bahan-bahan mentah dari Indonesia bisa membuahkan nilai tambah sebesar 14-20 kali lipat di negara-negara tujuan.

Baca juga: Usai Larangan Ekspor Nikel dan Bauksit, Timah dan Tembaga Menyusul Pada 2023

"Nilai tambahnya bisa 14 kali-20 kali lipat kalau kita hanya setor material. Enak banget (negara tujuan ekspor). Pajak mereka dapat, pembukaan lapangan kerja mereka dapat," ujar Jokowi.

"Terus kita dapat apa? Kita ditakut-takuti terus, tak gugat ke WTO, tak gugat ke WTO. Gugatlah," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com