Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, Jangan Pilih Pemimpin yang Hanya Senang Duduk di Istana

Kompas.com - 26/11/2022, 10:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti masyarakat sebaiknya tidak salah memilih pemimpin.

Presiden mengingatkan masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang senang duduk di Istana.

Menurut Presiden Jokowi, pemimpin Indonesia ke depan adalah yang memahami perasaan masyarakat.

"Konsekuensi ke depan pemimpin seperi apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat, pilih nanti di 2024 pilih yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022).

"Pilih pemimpin yang tahu apa yang diminginkam rakyat, yang dibutuhkan rakyat, setuju? Jangan sampai, jangan sampai kita pilih pemimpin yang hanya senang duduk di istana yang AC-nya dingin, saya ulang, jangan sampai kita pilih pemimpin yang duduk di istana AC dingin," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Hadir di Tengah Relawan, Diteriaki Satu Periode Lagi...

Kepala Negara menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, sehingga pemimpinnya tidak boleh hanya sekedar duduk manis.

Jokowi pun mengingatkan, apa yang sudah dibangun pada pemerintahan saat ini harus dijamin keberlanjutannya.

Baca juga: Pengamat: Prabowo Jadi Menteri Jokowi Saja Mau, Mengapa Tidak kalau Jadi Cawapres Ganjar?

Keberlanjutan itu, menurut dia, jangan terhenti sampai 2024 saja.

"Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, inilah yang harus kita jaga sama-sama. Bukan hanya 2024, tapi juga 2029, tapi untuk Indonesia emas 2045 dan seterusnya," tutur Jokowi.

"Oleh karena itu, jangan karena kepentingan jangka pendek, politik, kemudian lupa tidak ada keberlanjutan yang telah kita mulai. Jangan lupa untuk menjaga agar yang sudah di jalur tepat ini harus dilanjut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com