Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Darurat Kesehatan Berikutnya Bisa Muncul Kapan Saja, Harus Lebih Siap

Kompas.com - 15/11/2022, 15:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi darurat kesehatan secara internasional bisa kembali terjadi kapan saja.

Oleh karenanya, negara-negara di dunia harus lebih siap dalam menghadapi potensi tersebut.

"Dunia kita semakin pulih dari pandemi Covid-19. Namun, kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya saat membuka sesi kedua pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinksi, Bali, Selasa (15/11/2022).

"Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita," tegasnya.

Baca juga: Buka Sesi Kedua KTT G20, Jokowi: Pandemi Makin Membaik

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa G20 harus mengambil langkah nyata dan segera.

Caranya yakni, pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat.

"Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global," kata Jokowi.

Dia melanjutkan, G20 telah berhasil membentuk pandemic fund.

Pembentukan ini harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal.

"Saya mengajak semua pihak berkontribusi, Indonesia telah berikan komitmen 50 juta dolar," ungkap Jokowi.

"G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan Traktat Pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global," jelas Jokowi.

Baca juga: Ini Makna 3 Lidah Api di KTT G20 Bali

Kedua, Jokowi menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Sebab, kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan.

"Negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset," katanya.

Jokowi menjelaskan, kondisi di atas hanya bisa terjadi jika investasi industri kesehatan ditingkatkan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat, dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas.

"Selain itu, TRIPS Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik. WHO juga harus merealisasikan komitmennya terkait hubs dan spokes solusi kesehatan," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com