Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ngaku Goda Empat Partai di Parlemen untuk Gabung KIB

Kompas.com - 10/11/2022, 13:13 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tengah membangun kedekatan dengan empat partai politik (parpol) parlemen untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Keempatnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“PAN terus melakukan komunikasi, ya betul dengan PKS, Demokrat, dengan PDI-P. Dengan yang lain tetap, dengan PKB tetap,” ujar Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Soal Pengusungan Capres, Zulhas: KIB Hati-hati, Enggak Grasak-grusuk

Menurut dia, upaya menjalin komunikasi politik tidak melanggar apa pun.

Sebaliknya, langkah itu justru baik untuk proses demokrasi di Indonesia.

“Walau nanti berbeda (pilihan) tetap saling menghargai, menjaga dimensi demokrasi kita,” kata dia.

“Bukan karena berbeda kita bermusuhan, atau kalau beda calon (presiden) bukan berarti kita tidak berkoordinasi. Tidak seperti itu,” ujar dia.

Yandri pun menampik anggapan upaya menggoda PKS dan Demokrat bertujuan menjegal langkah Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) dalam kontestasi elektoral mendatang.

Adapun Anies merupakan capres yang diusung Partai Nasdem yang tengah ditawarkan pada dua parpol oposisi pemerintah tersebut.

Baca juga: Anies di Hadapan Kader Nasdem: Nanti Kita Jalan Bersama-sama Demokrat dan PKS

Tanpa PKS dan Demokrat, Anies tak bisa melenggang ke Pilpres 2024 karena Nasdem tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Kita enggak ke sana. Kita mau koalisi. Kan belum tentu siapa capresnya,” kata dia.

Dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nampak masih cair.

Sejumlah parpol masih melakukan upaya penjajakan pembentukan koalisi, maupun penentuan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan siapa capres-cawapres yang bakal diusungnya.

Begitu pun koalisi antara Partai Gerindra dan PKB.

Sementara itu, PKS, Demokrat, dan Nasdem belum menemukan kesepakatan koalisi karena disebut terganjal penentuan figur cawapres untuk mendampingi Anies.

Baca juga: Airlangga Tawarkan Demokrat dan PDI-P Bergabung dengan KIB

PKS masih tetap mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk menjadi pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Adapun Demokrat ingin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bersanding dengan Anies di posisi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com