Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kalau Keputusan Pilih Anies Salah, Biarlah Rakyat yang Menghukum

Kompas.com - 09/11/2022, 16:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyadari bahwa keputusan Nasdem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) menimbulkan pro dan kontra.

Ali mengatakan, apabila memang keputusan Nasdem salah dalam memilih Anies, biarlah rakyat Indonesia yang menghakimi.

"Ketika Nasdem memutuskan Anies, banyak pro-kontra. Jadi selalu saya bilang, ya sudahlah, kalau memang keputusan Nasdem memilih Anies ini salah, biarlah rakyat Indonesia menghukum Partai Nasdem," ujar Ali saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Nasdem Berharap Deklarasi Koalisi dengan Demokrat-PKS Jadi Kado Ulang Tahun, tapi Batal

Ali meminta agar pihak lain tidak menghina keputusan Partai Nasdem yang memutuskan mendeklarasikan Anies capres.

Dia berharap, pihak lain tidak membuat kegaduhan dengan berbekal keputusan Nasdem ini.

"Enggak usah saling menghina, enggak usah buat kegaduhan. Pada akhirnya nanti apa? Yang terjadi adalah polarisasi semakin mengancam," kata dia.

Lebih jauh, Ali mengingatkan bahwa Nasdem selaku partai politik memiliki kedaulatannya sendiri dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, kata dia, Nasdem akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan untuk Pilpres 2024.

"Kalau ini salah, ya biarlah Nasdem akan mempertanggungjawabkan 2024," ujar Ali.

Baca juga: Kader Nasdem Dilarang Kritik Jokowi, Ahmad Ali: Deklarasikan Anies Capres Bukan Berarti Kita Musuhan

Pada 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan mereka.

Anies yang dihadirkan langsung dalam deklarasi tersebut menyatakan dirinya bersedia menjadi capres 2024.

Kala itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Anies adalah sosok terbaik dari pilihan-pilihan yang ada.

Anies pun dibebaskan Nasdem untuk memutuskan sendiri siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com