Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Memohon Praktik Korupsi dan "Mark-Up" Alutsista TNI Dihilangkan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta agar praktik korupsi, manipulasi, dan mark-up alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kalangan TNI dan komunitas pertahanan dihilangkan.

Ia menyadari bahwa pernyataannya tersebut kurang mengenakan bagi kalangan tertentu.

Akan tetapi, ia harus menyampaikan hal itu karena Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam Seminar Nasional “Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan” yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

“Saudara-saudara sekalian, mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Berdikari di Bidang Alutsista

Ia juga meminta tidak ada lagi praktik mark-up terhadap alutsista, termasuk suku cadang alutsista. Menurut dia, mark-up alutsista sama saja sebagai praktik pencurian uang rakyat.

Bahkan, Prabowo sampai memohon kepada semua kalangan pertahanan untuk menghilangkan praktik tersebut.

“Tidak boleh lagi praktik-praktik mark-up gila-gilaan, mark-up adalah mencuri uang rakyat,” terang dia.

“Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista, itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan anak buah,” tegas Prabowo.

Baca juga: Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Prabowo juga menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mempunyai tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara.

Untuk itu, Prabowo pun mengeluarkan ultimatum akan mengejar direksi industri pertahanan BUMN mana pun apabila melakukan korupsi hingga mark-up alutsista.

Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya merupakan sebuah peringatan bahwa Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat.

“Kalau ada yang direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana,”ucapnya.

“Ini peringatan dari saya, tapi ini harapan saya, ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com