Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Aksi 411, Ngabalin: Umat Tak Bisa Lagi Diprovokasi, Karya Jokowi Nyata

Kompas.com - 04/11/2022, 21:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, masyarakat tak bisa lagi diprovokasi dengan tuntutan yang menyerang pribadi Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi tuntutan massa aksi 411 yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

"Umat tidak bisa lagi diprovokasi. Mereka telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 tahun ini," ujar Ngabalin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).

"Berjalanlah ke seluruh negeri ini, biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini," lanjutnya.

Baca juga: Diguyur Hujan, Massa Aksi 411 Tetap Gelar Demo di Patung Kuda

Ngabalin pun mengkritisi soal tuntutan demonstran yang menurutnya diulang-ulang.

Dia menilai, jika peserta aksi hanya menuntut soal mundur atau menyerukan pemerintahan gagal, maka hanya mencerminkan kebencian terhadap sosok Jokowi

"Ganti dong judul lagunya masa itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat. Salah satu bagian dari gerakan ini adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Aksi 411 membawa beberapa tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan.

Baca juga: Ini Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo 411 di Patung Kuda

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan bahwa aksi demo 411 membawa sejumlah tuntutan.

Dirinya juga mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan aksi demo 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ucapnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/11/2022).

"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legawa Pak Jokowi mundur," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com