Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Aksi 411, Ngabalin: Umat Tak Bisa Lagi Diprovokasi, Karya Jokowi Nyata

Kompas.com - 04/11/2022, 21:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, masyarakat tak bisa lagi diprovokasi dengan tuntutan yang menyerang pribadi Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi tuntutan massa aksi 411 yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

"Umat tidak bisa lagi diprovokasi. Mereka telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 tahun ini," ujar Ngabalin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).

"Berjalanlah ke seluruh negeri ini, biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini," lanjutnya.

Baca juga: Diguyur Hujan, Massa Aksi 411 Tetap Gelar Demo di Patung Kuda

Ngabalin pun mengkritisi soal tuntutan demonstran yang menurutnya diulang-ulang.

Dia menilai, jika peserta aksi hanya menuntut soal mundur atau menyerukan pemerintahan gagal, maka hanya mencerminkan kebencian terhadap sosok Jokowi

"Ganti dong judul lagunya masa itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat. Salah satu bagian dari gerakan ini adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Aksi 411 membawa beberapa tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan.

Baca juga: Ini Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo 411 di Patung Kuda

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan bahwa aksi demo 411 membawa sejumlah tuntutan.

Dirinya juga mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan aksi demo 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ucapnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/11/2022).

"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legawa Pak Jokowi mundur," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com