Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Naik, PB IDI Minta Pemerintah Lakukan Antisipasi Jelang Natal-Tahun Baru

Kompas.com - 03/11/2022, 16:11 WIB
Valmai Alzena Karla Martino,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Erlina Burhan meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 yang kembali meningkat 2 minggu terakhir. 

Antisipasi tersebut perlu dilakukan karena adanya potensi mobilisasi yang akan terjadi pada hari libur Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin bahwa pemerintah melakukan antisipasi terhadap tendensi kenaikan kasus, terutama menjelang libur Natal-Tahun Baru,” kata Erlina dalam Konferensi Pers “Update Kasus Covid dan Rekomendasi Terbaru IDI”, Kamis (3/11/2022).

Selanjutnya, Erlina juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Sebab, cakupan vaksinasi booster terhadap masyarakat masih rendah, yakni hanya 27 persen.

Baca juga: Soal Kasus Covid-19 Naik, PB IDI: Tak Ada Pembicaraan Saat Ini untuk Rekomendasikan Lockdown

Melihat rendahnya cakupan vaksinasi booster, ia mengungkap potensi permasalahan dalam pendistribusian vaksin.

Hal tersebut karena di beberapa tempat stok vaksin sudah kedaluwarsa, sedangkan di beberapa tempat tidak memiliki stok vaksin sama sekali.

“Kami mendengar temuan dari lapangan bahwa banyak sentra vaksinasi mengatakan keterbatasan dari vaksin yang tersedia,” kata dia.

Untuk itu, Erlina mengimbau pemerintah memperbaiki distribusi logistik untuk obat dan vaksin.

Baca juga: Update Corona 3 November: Covid-19 Naik Lagi, Tertinggi sejak Agustus 2022, Kasus Aktif Tembus 30.000

Selanjutnya, Erlina juga meminta pemerintah untuk kembali menggalakkan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sebab, menurutnya, program PHBS ini bukan hanya untuk mencegah penularan Covid-19, namun juga penyakit menular lainnya.

“Bukan saja Covid, tapi juga bisa mencegah tuberkolosis, monkeypox (cacar monyet),” tutur Erlina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com