Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Pandemi Diprediksi Terjadi pada Kuartal Pertama 2023, Pakar: Selama Vaksin Booster dan Prokes Digencarkan

Kompas.com - 02/11/2022, 15:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman, optimistis akhir pandemi Covid-19 bisa tercapai pada kuartal pertama tahun 2023.

Kendati begitu, tercapainya akhir pandemi tergantung dari gencarnya vaksinasi booster dan penerapan protokol kekehatan saat varian Omicron masih terus bermutasi. Jika tidak diterapkan, akhir pandemi bisa saja mundur.

"Saya masih bisa optimis di kuartal pertama tahun depan masih bisa kita raih (akhir pandemi Covid-19), tapi kalau kita tidak mengambil pelajaran dan tidak berupaya meningkatkan modal imunitas yang memadai, kita akan mundur," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Dicky menuturkan, mundur atau tidaknya akhir pandemi juga akan bergantung pada karakter virus.

Baca juga: Sekali Lagi, Pandemi Corona Belum Jadi Endemi!

Adapun saat ini, subvarian XBB dinilai memiliki tingkat infeksi yang jauh lebih cepat dari subvarian BA.5 dan BA.2.

Pasalnya, XBB memiliki kemampuan untuk menerobos antibodi yang terbentuk dari kombinasi infeksi dan vaksinasi.

"Jadi akan sangat bergantung pada karakter dari virus itu sendiri yang juga tidak lepas dari intervensi (penerapan protokol kesehatan) tadi, jadi ini ada aksi reaksi atau ada hubungan sebab akibat yang tidak bisa kita abaikan," ucap dia.

Oleh karena itu kata Dicky, konsistensi penerapan protokol kesehatan dan mempercepat intervensi dengan mengakses vaksinasi booster akan mampu mengakhiri pandemi jauh lebih cepat.

Baca juga: Satgas: Penuhi 5 Indikator jika Indonesia Ingin Segera Keluar dari Pandemi

Dalam hal ini, pemerintah juga harus memastikan bahwa suplai vaksin booster tersedia di berbagai daerah dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.

"Kemudian bukan hanya konsistensi, tapi juga kesetaraan respon di berbagai daerah dan bahkan dunia. Setidaknya dunia ini memberikan respon yang relatif sama dengan modal utama di vaksinasi yang memadai. Ini yang masih menjadi PR saat ini dan menjadi masalah," jelas Dicky.

Sayangnya lanjut Dicky, cakupan vaksinasi sebagai modal imunitas di masyarakat masih rendah, bukan hanya di level nasional namun di level dunia. Masih banyak negara-negara miskin yang sulit mendapat akses vaksin.

Baca juga: Satgas Covid-19: WHO Katakan Status Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung

Jika ditambah dengan pengabaian/kelonggaran protokol kesehatan, virus lebih leluasa bersirkulasi dan menginfeksi sehingga karakternya akan lebih cepat beradaptasi dan lebih kuat.

Hal ini tecermin dari subvarian XBB yang memiliki kemampuan menginfeksi jauh lebih efektif.

"Ini yang akhirnya memundurkan akhir pandemi atau memperlama durasi. Keberadaan subvarian baru bergantung pada seberapa besar cakupan dari vaksinasi dan upaya 3M, 3T. Penerapan memang tidak mesti semasif yang ssbelumnya, tapi pada level yang memadai," jelas Dicky.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Per Selasa (1/11/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 4.707 kasus dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Pandemi Mulai Terkendali, Kebutuhan Vaksin Dinilai Masih Sangat Tinggi

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.497.786 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 1.559 kasus.

Kemudian Jawa Barat 744 kasus, Jawa Timur 595 kasus, Banten 409 kasus, dan Jawa Tengah 314 kasus.

Sementara itu, kasus aktif naik 2.608 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 27.262 kasus aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com