Ajukan Eksepsi, Kuasa Hukum Baiquni: Dia Enggak Tahu Apa-apa

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kompol Baiquni Wibowo akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum Baiquni Wibowo, Junaedi Saibih menyatakan dalam perkara ini kliennya tak mengetahui konstruksi perkara yang disebarkan oleh Ferdy Sambo.

“Kalau lihat dakwaan dia enggak tahu malah. Malah dia nanya ini enggak apa-apa, gitu kan,” ujar Junaedi ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).

Ia menilai ketidaktahuan Baiquni Wibowo nampak dari pertanyaannya ketika diminta untuk menyalin dan menghapus file rekaman CCTV di Kompleks Perumahan Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Baca juga: Dalam Dakwaan, Kompol Baiquni Sempat Ragu Saat Diminta Gandakan dan Hapus Rekaman CCTV Duren Tiga

Junaedi mengungkapkan, ketidaktahuan kliennya bakal menjadi salah satu materi di nota keberatan atau eksepsi.

“Ada bagian (itu) dari eksepsi terutama tentang prosedur yang nanti kita akan bahas,” kata Junaedi.

“Karena, kalau baca surat dakwaan kan dibedakan ya antara pemeriksaan Paminal, dan penyelidikan ini berbeda. Itu yang juga nanti jadi pembahasan kami,” ujarnya lagi.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, terdakwa Baiquni diminta menyalin rekaman CCTV oleh Mantan PS Kasubbagaudir Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto.

Baca juga: Profil Kompol Baiquni, Polisi yang Dipecat usai Bantu Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Brigadir J

Sedangkan permintaan menghapus rekaman disampaikan oleh Wakaden B Biro Paminal Div Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin.

Dua permintaan itu disampaikan pada terdakwa Baiquni Wibowo atas perintah Ferdy Sambo.

Atas perbuatannya mantan PS Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri ini dikenakan pasal berlapis, yaitu KUHP dan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jaksa mendakwa Baiquni Wibowo dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 48 Jo Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, dakwaan kedua primair Pasal 221 Ayat (1) ke 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Baiquni Wibowo Ajukan Eksepsi Kasus Obstruction of Justice Pembunuhan Berencana Brigadir J