Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pernyataan Zulfan Tak Wakili Nasdem, Waketum: Dia Sudah Undur Diri dari Pengurus sejak 2020

Kompas.com - 14/10/2022, 13:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa Zulfan Lindan sudah bukan lagi menjadi bagian pengurus DPP Partai Nasdem.

Sehingga, apa yang disampaikan oleh Zulfan disebut bukan mewakili Nasdem.

Termasuk, kata Ali, soal pernyataan Anies Baswedan antitesis Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan Zulfan beberapa hari lalu.

Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Akui Zulfan Salah Pilih Diksi

"Sejak 2020 dia sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Karena menjabat sebagai komisaris, komisaris di Jasa Marga," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Oleh karena itu, Ali menjelaskan bahwa surat penonaktifan Zulfan yang diterbitkan ke media pada Kamis (13/10/2022) adalah penegasan kembali bahwa dia bukan pengurus partai.

Menurut Ali, hal itu harus dilakukan Nasdem melihat Zulfan kerap berpendapat dan dikaitkan mewakili Partai Nasdem secara kelembagaan.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Jokowi Tetap Aman meski Ada Reshuffle: Nasdem Berdiri Dua Kaki

"Surat itu penonaktifan itu penegasan kembali bahwa Zulfan itu bukan bagian dari DPP," jelasnya.

"Artinya semua pernyaatan yang dia keluarkan itu adalah pernyataan pribadi. Dan kemarin kan soal masalah-masalah antitesa itu," tambah dia.

Lebih lanjut, Ali tetap menyatakan bahwa Zulfan masih kader Nasdem.

Sehingga, jika Zulfan menyatakan pandangan, dapat disebut sebagai politisi. Namun, Ali menegaskan bahwa pernyataan itu tidak mewakili DPP Nasdem.

Baca juga: Hasto Duga Zulfan Lindan Bongkar Rahasia Nasdem sehingga Dinonaktifkan

"Karena kader Nasdem itu kan jutaan, jadi kalau semua kader bicara, terus dipersepsikan sebagai partai ya, repot juga kita," ungkapnya.

"Ada kader tiba-tiba ketangkap mencuri ayam misalnya. Masa Nasdem dianggap pencuri ayam?" Ali berkelakar.

Sebelumnya diberitakan, DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," tulis surat yang diterima Kompas.com dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Penonaktifan Zulfan Lindan dari Nasdem yang Diduga Buntut Pernyataan Anies Antitesis Jokowi

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com