Demokrat Harap Jokowi Lakukan Reshuffle untuk Rakyat, Bukan Alat Tekan Parpol yang Tak Lagi Sejalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet atau reshuffle atas dasar demi kepentingan rakyat.

Jangan sampai, reshuffle tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Hanya, publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden itu untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).

"Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan," kata dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Jokowi Tetap Aman meski Ada Reshuffle: Nasdem Berdiri Dua Kaki

Kendati demikian, Demokrat tetap berpandangan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Dengan begitu, presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapan pun jika dirasa perlu.

"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden," kata Herzaky.

Lebih lanjut, Demokrat berharap Jokowi dan partai politik koalisi pemerintah fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023.

Sebab, ia melihat kondisi rakyat sudah susah bahkan sebelum resesi global melanda.

"Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," kata dia.

Baca juga: Jaga Etika Politik, PAN Batasi Diri Tak Ikut Campur soal Rencana Reshuffle Kabinet

Di sisi lain, Herzaky juga berharap rencana reshuffle bukan dalam rangka memberikan tekanan atau intimidasi kepada salah satu parpol koalisi yang sudah mengusung capres.

Partai koalisi yang dimaksud yaitu Nasdem.

Partai besutan Surya Paloh itu sudah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

"Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apa pun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," kata Herzaky.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.