Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti ISESS Minta Polri Usut Isu "Konsorsium 303" Terkait Judi "Online"

Kompas.com - 11/10/2022, 20:15 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta agar Polri mengusut dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam Konsorsium 303 terkait judi online.

Bambang menyampaikan ini usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencopot Irjen Nico Afinta dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur.

Menurut dia, ini merupakan langkah yang tepat bagi Polri untuk mengusut hal itu.

"Nama-nama dalam bahan (Konsorsium 303) itu sampai sekarang belum diklarifikasi oleh Kepolisian. Polri hanya memberikan pernyataan atau narasi-narasi bahwa 3 Kapolda tidak ada keterkaitan dengan Konsorsium 303. Tapi tidak cukup sampai di situ saja," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Adapun ada sejumlah nama pejabat tinggi Polri, termasuk Ferdy Sambo dalam susunan konsorsium 303, termasuk sejumlah kapolda.

Menurut dia, hingga saat ini Kepolisian belum mengungkapkan secara jelas soal isu Konsorsium 303 meski telah membentuk tim khusus untuk menelusuri komplotan tersebut.

Pengamat Kepolisian ini juga menyayangkan pihak Kepolisian hanya memberi pernyataan dan bantahan secara normatif. Seharusnya, kata dia, Polri perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Dan tiga Kapolda itukan belum dilakukan penyelidikan dan penyidikan, baik tiga Kapolda itu maupun nama-nama (petinggi polisi) yang lainnya," kata Bambang.

Baca juga: Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut Konsorsium 303 dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Lebih lanjut, ia menilai kurangnya ketegasan aparat untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan anggota Polri, membuat kasus-kasus seperti Konsorsium 303 dan Kanjuruhan berjalan alot alias tak menyentuh persoalan di akar.

"Padahal kasus ini lebih parah dari kasus polisi yang jilat kue HUT TNI. Namun, kedua oknum tersebut langsung dihukum berat," kata dia.

Diketahui, isu Konsorsium 303 itu muncul tak lama setelah kasus kematian ajudan Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, yaitu Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sempat mengungkapkan laporan keuangan yang diduga dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan "Konsorsium 303".

Laporan keuangan itu diungkap dalam bentuk daftar bantuan untuk keperluan oknum anggota Polri.

Menurutnya, bantuan uang yang diduga berasal dari "Konsorsium 303" mulai dari puluhan hingga ratusan juga itu dibagikan kepada sejumlah tim di Mabes Polri.

Terkait ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan keterlibatan sejumlah polisi dalam "Konsorsium 303" dengan kegiatan judi online.

"Saat ini kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, Polda-polda terkait, hubungan internasional, untuk melakukan berbagai macam upaya," kata Sigit dalam jumpa pers di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, 30 September 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com