JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menanggapi soal dirinya yang diajukan sebagai salah satu kandidat calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menurutnya, baik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maupun Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sama-sama belum pernah menyampaikan hal tersebut kepadanya.
"(Bu Mega) enggak ada (pembicaraan untuk DKI 1)," ujar Hendrar di Istana Negara, Senin (10/10/2022).
"(Soal disebut Hasto) Ya tanya Mas Hasto. Tapi enggak pernah diajak," katanya lagi.
Baca juga: Hendrar Prihadi Dilantik Jadi Kepala LKPP, PDI-P Nilai sebagai Bentuk Apresiasi
Hendrar yang juga kader PDI-P itu lantas menjelaskan bahwa diskusi antara dirinya dan partai tidak membahas soal kemungkinan maju di DKI Jakarta.
Sebaliknya, hanya membicarakan soal rencana LKPP ke depannya yang berkaitan dengan situasi ekonomi nasional.
Sebelumnya, Hendrar Prihadi menjadi salah satu kader PDI-P yang disebut-sebut akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat.
Baca juga: Ceritakan Saat PDI-P Siapkan Capres, Hasto: Lobi Politik Penting
Mereka adalah Menteri Sosial yang juga merupakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi), dan Menteri PAN-RB yang merupakan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
"Ya kemarin ada yang mengusulkan Bu Risma, ada yang mengusulkan Pak Hendi, ada yang mengusulkan Pak Anas Ini kan kepala daerah-kepala daerah yang muncul dari bawah," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta pada 22 September lalu.
Hasto mengatakan, mereka telah dilatih dan digembleng oleh partai untuk menjadi kepala daerah yang bagus.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, PDI-P memiliki perbedaan tata cara dalam memilih calon gubernur, calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Terkait pencapresan, calonnya akan ditentukan oleh Megawati. Sedangkan terkait calon gubernur, hal itu akan ditentukan rakyat.
"(Kalau) Gubernur DKI, yang tentuin rakyat, karena harus dipilih rakyat," ujar Hasto.
Baca juga: PDI-P Ingin Lihat Kinerja Hendrar Pribadi di LKPP Sebelum Putuskan Diusung di Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.