Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Komentari Pencapresan Anies, Bambang Pacul PDI-P: Masih Bakal Calon Tho?

Kompas.com - 08/10/2022, 17:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul enggan mengomentari pencalonan presiden Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam pandangannya, Anies belum tentu bisa mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Buat apa hari ini mengeluarkan kritik. Itu kan baru bakal calon, ya tho? Masih bakal calon kok dikritik. Nanti aja kalau udah calon,” tutur Pacul ditemui di Tugu Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

Baca juga: Hadiri Acara Anies di TIM, AHY Diteriaki Cawapres oleh Warga

Ia menilai Anies bisa saja gagal mengikuti kontestasi pilpres mendatang bila Partai Nasdem yang mengusungnya tak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

“Kalau belum memenuhi presidential threshold kan semua sudah tahu. Itu baru bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem,” sebutnya.

Di sisi lain, ia meyakini, Anies tak akan menang di Jawa Tengah apabila memang mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Sebab, Jawa Tengah merupakan salah satu basis konstituen PDI-P terbesar.

Baca juga: Kampung Gembira Gembrong Terapkan Zero Run Off, Anies Sebut Air Hujan Akan Diserap ke Tanah

“Oh kalau itu bisa saya jamin (Anies kalah di Jawa Tengah),” ucapnya.

Diketahui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memilih untuk mengusung Anies sebagai capres.

Keputusan itu dideklarasikan di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Sementara itu Partai Nasdem harus membangun koalisi bersama parpol lain jika ingin memuluskan jalan Anies untuk mengikuti Pilpres 2024.

Baca juga: Momen Kunjungan Anies ke Sejumlah Gereja Sebelum Lengser dari DKI 1 dan Saat Dicalonkan Jadi Presiden...

Sebab Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen jumlah total suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Angka 20 persen kursi DPR RI jika dikalkulasikan setara dengan 115 kursi.

Sementara hasil Pemilu 2019 menunjukan Partai Nasdem hanya memperoleh 9,05 persen suara sah nasional dan menguasai 59 kursi Parlemen.

Saat ini Partai Nasdem tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Airlangga dan Puan Tak Khawatir Nasdem Deklarasikan Anies sebagai Capres

Namun ketiga parpol belum menemukan kesepakatan pembentukan poros koalisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com