Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekayaan Pengganti Anies, Heru Budi Hartono Rp 31,9 M, Naik Rp 6 M dalam Setahun

Kompas.com - 08/10/2022, 06:06 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta memiliki harta Rp 31.987.685.032 atau Rp 31,9 miliar.

Data ini mengacu pada LHKPN yang dilaporkan pada 16 Februari 2022/periodik - 2021.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi, harta kekayaan Heru ini naik sekitar Rp 6 miliar dalam kurun waktu sekitar satu tahun.

Pada laporan LHKPN 18 Maret 2021/periodik-2020, Heru tercatat memiliki harta Rp 25.830.443.058 atau Rp 25,8 miliar.

Baca juga: Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Salah satu jenis harta kekayaan Heru yang meningkat tajam adalah tanah dan bangunan. Pada laporan tahun 2021, tanah dan bangunan Heru tercatat berjumlah 11 bidang dengan nilai Rp 16.272.469.000.

Pada laporan mutakhir, tanah dan bangunannya berjumlah 12 bidang dengan nilai Rp 23.455.346.868 atau Rp 23,4 miliar.

Adapun rincian tanah dan bangunan tersebut antara lain, tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi di Kota bekasi senilai Rp 772.320.000.

Kemudian, tanah seluas 338 meter persegi di Kota Jakarta Timur yang bersumber dari warisan senilai Rp 2.033.350.000 atau Rp 2 miliar, tanah seluas 3.500 meter persegi di Kota Bogor senilai Rp 260.693.000.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Selanjutnya, tanah seluas 461 meter persegi di Jakarta Selatan senilai, Rp 1.429.100.000, tanah seluas 162 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 825.390.000, dan tanah seluas 330 meter persegi Jakarta Timur senilai Rp . 2.573.186.000.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 80 meter persegi/267 meter persegi di Kota Bekasi senilai Rp 3.843.400.000, tanah dan bangunan seluas 91 meter persegi.96 meter persegi di Kota Bekasi senilai Rp 1,5 miliar, dan tanah dan bangunan seluas 154 meter persegi/240 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 1,9 miliar.

Kemudian, tanah dan bangunan seluas 77 meter persegi 42 meter persegi di Karawang senilai Rp 602.848.400, tanah dan bangunan seluas 80 meter persegi/267 meter persegi di Kota Bekasi senilai Rp 3.814.800.000, serta tanah dan bangunan seluas 130,5 meter persegi/177 meter persegi di Kota Bekasi senilai Rp 3,9 miliar.

Sementara, alat transportasi dan mesin yang dimiliki Heru berjumlah 7 dengan nilai total Rp 1.293.369.000. Salah satu di antaranya adalah harley Davidson Tahun 2021 senilai Rp 703.369.000.

Heru juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 617.450.000, surat berharga senilai Rp 3.692.500, serta kas dan setara kas sebanyak Rp 12.676.771.879 atau Rp 12,6 miliar.

Selain itu, Heru juga tercatat memiliki utang sebanyak Rp 6.058.945.215 atau Rp 6 miliar.

Dengan demikian, total harta kekayaan Heru mencapai Rp 31.987.685.032.

Sebagai informasi, penunjukan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dilakukan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana Merdeka Jumat (7/10/2022) siang.

Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan memilih Heru sebagai pengganti Anies Baswedan dilakukan Jokowi setelah mendapatkan masukan dari Wakil presiden Ma'ruf Amin, anggota TPA, serta menteri terkait.

”Ya, sudah diputuskan Pak Heru (Budi Hartono),” ucap pejabat di Istana Merdeka, dilansir dari Kompas.id, Jumat (7/10/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com