Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Kompas.com - 06/10/2022, 20:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Indonesia paling lama dipimpin oleh presiden dari kalangan militer sejak merdeka tahun 1945.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah menghitung setiap masa pemerintahan dari Presiden Pertama Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau kita bagi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden kalangan ABRI, TNI dan dibandingkan sipil, sebenarnya 77 tahun kita merdeka, 41 tahun itu justru presiden itu berasal dari kalangan militer," kata Hasto dalam diskusi PARA Syndicate di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).

Sementara 36 tahun sisanya, Indonesia baru dipimpin oleh presiden dari kalangan sipil.

"Kalangan sipil itu saya hitung 36 tahun termasuk Pak Jokowi sekarang," ujarnya.

Baca juga: Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Namun, lebih lanjut, Hasto menyoroti soal adanya dikotomi sipil-militer dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurutnya, dikotomi politik sipil-militer seperti tidak perlu.

Sebab, dari landasan filosofi pertahanan yang disampaikan para pendiri TNI sangat jelas tentang politik TNI adalah politik Negara.

"Sehingga jangan menarik TNI ke dalam ranah politik praktis,” kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto kemudian menjelaskan sejarah perjalanan bangsa terkait dengan keterlibatan TNI dalam politik praktis pada beberapa periode kepemimpinan Indonesia.

Ia sempat menjelaskan bahwa di era Presiden Pertama RI Soekarno yang berlatar belakang sipil, anti kolonialisme dan imperialisme masuk ke dalam doktrin militer.

"Maka TNI harus dibangun sebagai kekuatan angkatan perang yang memgemban misi perdamaian dunia," katanya.

Baca juga: Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com