Jokowi Pesan ke Bawaslu untuk Tegas Menegakkan Hukum Terkait Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas dalam menegakkan hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Jokowi meminta agar penegakan oleh Bawaslu tidak memandang bulu agar penyelenggaraan pemilu semakin baik ke depan.

"Permintaan Pak Presiden agar bawaslu tegas dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukukm pidana maupun penegakan hukum administrasi," kata Bagja usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja menuturkan, Jokowi juga bercerita mengenai pengalamannya diperiksa oleh Bawaslu saat bertarung merebutkan kursi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Teken Keputusan Bersama Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Bagja mengatakan, Jokowi mengapresiasi proses yang dijalaninya itu dan berharap menjadi pembelajaran para peserta pemilu berhati-hati dalam mengikuti proses pemilu.

"Beliau mengapresiasi inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga kemudian para peserta pemilu menjadi berhati hati dalam lakukan proses-proses kampanye, proses-proses penggalangan massa dan lain-lain," katanya.

Di sisi lain, Bagja juga mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku mesti turun gunung untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Gerindra dan Prabowo Disebut Berkepentingan Jaga Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil

"Para politisi silakan turun gungung memastikan penyelenggaraan demokrasi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan," ujar Bagja.

Ia menambahkan, Bawaslu dan pemerintah punya semangat yang sama agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Selain itu, untuk mencegah adanya politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan; kampanye hitam, serta hoaks demi menghindari polarisasi di tengah masyarakat.

Baca juga: PDI-P Ungkap Alasan Gencar Sikapi Pernyataan SBY Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu