Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Mengungkap Otak Pembunuhan Munir dan "Tembok Raksasa" Bernama BIN

Kompas.com - 16/09/2022, 12:25 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Almarhum aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati menceritakan kesulitan pengungkapan kasus kematian suaminya ketika Tim Pencari Fakta (TPF) bergerak meminta keterangan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN).

TPF yang resmi dibentuk 23 Desember 2004 itu hampir mengalami titik buntu.

"Aku ingat bagaimana seretnya TPF Munir ketika sudah memasuki wilayah pemeriksaan BIN," kata Suciwati dalam buku yang dia tulis berjudul "Mencintai Munir".

Dia memberikan contoh saat TPF memanggil Mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli untuk diminta keterangan.

Baca juga: Suciwati Bongkar 3 Surat Bukti Keterlibatan Pejabat Garuda Indonesia dalam Pembunuhan Munir

Nurhadi menolak, bahkan sampai tiga kali. Padahal, dia diduga yang mengangkat Pollycarpus sebagai agen utama BIN.

Saat dipanggil, Nurhadi sedang menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria dan masih mengaku sebagai anggota BIN.

Penolakan Nurhadi bukan hanya ditujukan pada permintaan TPF, tetapi juga saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta langsung untuk memenuhi panggilan TPF.

"Awalnya tidak dia gubris, setelah sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri meminta Nurhadi untuk kooperatif, bahkan mengancam akan meninjau ulang posisinya sebagai Duta Besar, baru lah Nurhadi mau bertemu TPF Munir selama dua jam," kata Suciwati.

Baca juga: Ramai Kasus Munir Dibahas Hacker Bjorka dan Raibnya Dokumen TPF

Kesulitan tidak hanya terjadi saat memanggil Nurhadi, hal yang sama terjadi saat TPF memanggil mantan Kepala BIN AM Hendropiryono.

"Tiga kali menolak diperiksa TPF," ucap Suciwati.

Begitu juga mantan Deputi V BIN bidang Penggalangan dan Propaganda Muchdi Purwoprandjono, juga menolak dipanggil TPF Munir.

Belakangan nama-nama yang disebut oleh Suciwati kembali dimunculkan ke publik oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).

Baca juga: KASUM Sebut 5 Nama Diduga Aktor Pembunuhan Aktivis HAM Munir, Salah Satunya AM Hendropriyono

Sekjen KASUM Bivitri Susanti mengatakan, lima nama yang diduga aktor pembunuhan Munir terdiri dari pejabat BIN hingga jajaran direksi Garuda Indonesia.

"TPF juga pernah merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri saat itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah nama, antara lain AM Hendropriyono, Muchdi PR, Bambang Irawan, Indra Setyawan, dan Ramelga Anwar, karena diduga merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam permufakatan jahat pembunuhan Munir," kata Bivitri dalam konferensi pers di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Sikap ogah-ogahan mantan pejabat BIN ini dinilai menjadi salah satu tembok raksasa yang sulit ditembus dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com