Jokowi: BLT BBM Sudah Disalurkan ke 5,9 Juta Penerima, Bukan Angka yang Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada lebih kurang 5,9 juta penerima dari target 20,6 juta penerima di 431 kabupaten/kota.

Jokowi mengatakan, penyaluran BLT BBM akan terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Sosial.

"Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil,” kata Jokowi usai membagikan bantuan sosial di Kantor Pos Tual, Maluku Tenggara, Rabu (14/9/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: BLT UMKM 2022: Sasaran, Mekanisme Pencairan, dan Besarannya

BLT BBM merupakan salah satu bantalan sosial yang disalurkan pemerintah dalam rangka pengalihan subsidi BBM.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 yang disalurkan dalam dua tahap.

Selain BLT BBM, bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

"Bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 dari 16 juta yang akan diserahkan,” kata Jokowi.

Adapun bantuan yang diserahkan Jokowi di Kantor Pos Tual pada hari ini adalah BLT BBM, sembako, dan BLT bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hari ini kita memberikan lagi BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini memang baru dimulai kurang lebih 100-an tadi, tapi yang akan menerima nanti kurang lebih 4.000-an," kata Jokowi.

Baca juga: BLT BBM Rp 600.000 Akan Disalurkan dalam 2 Tahap ke 69.857 Warga di Jakarta Barat

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga tiga jenis BBM yang berlaku sejak 3 September 2022 lalu imbas membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Dengan naiknya harga BBM ini, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi, 3 September 2022 lalu.