Wapres Harap Kenaikan BBM Tak Terlalu Berdampak ke Angka Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak terlalu berdampak pada angka kemiskinan ekstrem karena pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial.

"Dampak kenaikan pasti akan ada, apakah itu berpengaruh kepada kemiskinan ekstrem? Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh," kata Ma'ruf kepada wartawan di Palembang, Rabu (7/9/2022), dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah pun akan terus memantau dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Pengamat Ekonomi: Inflasi Diprediksi Melaju hingga 7 Persen

Sebab, pemerintah telah menargetkan agar angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air mencapai nol persen pada 2024.

"BPS yang nanti akan terus memantau dan menyampaikan informasinya kepada pemrrintah dan pemerintah akan terus mengawal, memantau semua akibat-akibat yang terjadi," kata Ma'ruf.

Ia pun menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM disebabkan oleh krisis energi yang terjadi secara global, bukan hanya di Indonrdia.

"Kita semua paham situasi global kita akan berdampak ke semua negara tapi kita akan mencegah supaya dampak negatifnya itu tidak terlalu besar," ujar Ma'ruf.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu.

Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk tiga jenis bantuan sosial.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Pastikan Stok BBM Aman, dan Tidak Bocor, Erick Thohir Tinjau Command Center Pertamina

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Ketiga, bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi.