Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Anak KSAD Dudung Tak Lolos Akmil, Panglima TNI: Sudah Masuk, Diterima

Kompas.com - 05/09/2022, 19:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, anak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman lolos masuk akademi militer (akmil).

Hal ini diungkap Andika setelah Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyinggung penyebab tidak harmonisnya hubungan mereka karena anak Dudung tidak lolos akmil.

"Sekarang sudah masuk (akmil). (Anaknya) Jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika saat ditemui usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Isu Anak KSAD Gagal Masuk Akmil, Anggota DPR: Memang Kalau Anak KSAD Harus Masuk?

Andika lantas menampik bahwa ia bermasalah dengan Dudung. Sebab selama menjabat sebagai Panglima TNI, ia hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Syalutan Ilham TNI akan mengusut kasus mutilasi warga sipil yang melibatkan enam prajurit di Mimika, Papua.

Namun terkait Dudung, Andika tidak berkomentar lebih jauh.

"Itu ditanyakan langsung aja," ucap Andika.

Lebih lanjut, Andika mengatakan, selama ia masih menjabat sebagai Panglima, pihaknya akan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebaik mungkin.

Baca juga: Soroti Isu Konflik Panglima TNI dan KSAD, Effendi Simbolon: Kalian Mau Manggung Jadi Capres, Cawapres?

"Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Dari saya tidak ada (masalah dengan Dudung) karena semua berlaku sesuai peraturan perundangan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menyinggung soal anak Dudung yang tak lolos masuk akmil karena masalah tinggi badan dan lainnya.

Masalah ini menjadi salah satu isu di tengah dugaan tidak harmonisnya hubungan Andika dengan Dudung. Apalagi, keduanya sering kedapatan tidak hadir di satu momen yang sama, termasuk dalam rapat bersama Komisi I DPR RI hari ini.

"Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Memangnya kalau KSAD kenapa? Memang harus masuk? Memang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas Pak. Saya lebih tua dari Bapak-bapak semua, saya berhak bicara di sini," ujar Effendi dalam rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com