Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud-Ristek Putuskan Tak Hapus Jalur Mandiri PTN

Kompas.com - 31/08/2022, 15:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek Prof Nizam mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak menghapus jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN).

Diketahui, sejumlah pihak telah mengusulkan agar jalur mandiri dihapus.

"Betul (tidak dihapus)," ujar Nizam saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (31/8/2022).

Nizam menjelaskan, jalur mandiri telah diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga, jalur mandiri tidak bisa dihapus begitu saja.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Diminta Buat Panduan Transparansi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri

"Selain itu, dari diskusi dengan KPK juga menyadari bahwa jalur mandiri masih diperlukan melihat keragaman perguruan tinggi dan daerah di Indonesia," tuturnya.

Nizam menegaskan bahwa jalur mandiri harus tetap ada, asal diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, dia menyebut jalur mandiri bukan berarti jalur mahal untuk masuk ke universitas negeri tertentu.

"Masyarakat suka salah persepsi tentang jalur mandiri," imbuh Nizam.

Baca juga: Jalur Mandiri Diusulkan Dihapus, Rektor UGM Nilai Berlebihan dan seperti Membakar Lumbung

Banatias Nadhira Kasus suap yang melibatkan seorang Rektor dari Universitas Negeri Lampung (UNILA) lagi-lagi mencemarkan nama baik institusi pendidikan di Indonesia. Ironis. Para pendidik yang seharusnya membentuk generasi penerus bangsa agar menjadi lebih cerdas dan berbudi pekerti luhur, malah menjadi penyamun di rumah mereka sendiri. Kenapa ada banyak orang yang rela melakukan suap demi masuk sebuah institusi pendidikan? Apa gunanya pintar jika mentalnya korup sejak dalam pikiran? Betul, Indonesia butuh orang pintar. Tapi, pintar saja tidak cukup. Indonesia butuh orang pintar dengan laku moral baik. Simak obrolan lengkapnya bersama Managing Editor Kompas.com Heru "Mbonk" Margianto dan Editor Kompas.com Yohanes "Eenk" Harususilo hanya di Ruang Jernih. #ruangjernih #herumargianto #enggarharususilo #kcm #jernihmelihatdunia

 

Sebelumnya, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di PTN.

Kasus penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) harus menjadi cambuk untuk perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa baru PTN.

"Keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan pejabat di PTN di seluruh wilayah Indonesia," ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melansir laman DPR, Selasa (23/8/2022).

Menurut dia, pemerintah bersama PTN di seluruh wilayah Indonesia harus menyadari bahwa sejatinya jalur mandiri adalah afirmasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus, misalnya dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu atau terkendala persoalan lainnya.

Baca juga: Jalur Mandiri PMB Dianggap Celah Korupsi, Pengamat: Tudingan yang Gegabah

Bahkan, dia mengusulkan agar penerimaan jalur mandiri dihapuskan.

"Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya," jelas dia.

"Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru, tapi juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com