Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tersisa di bank sebesar Rp 193 triliun.

Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

"Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tau angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp 193 triliun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," tegasnya.

Selain itu, presiden pun menyinggung soal besaran realisasi belanja daerah yang baru mencapai 39,3 persen dari total APBD.

Padahal, kata dia, belanja daerah perlu dimaksimalkan agar perputaran uang di daerah tetap terjaga.

"Karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," ungkap Jokowi.

Baca juga: Gus Muhaimin: Presiden Jokowi Serius dalam Bekerja dan Giat Mengatasi Keadaan Sulit

"Padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat ini penting sekali," lanjutnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta agar kepala daerah dan jajarannya tidak boleh lagi bekerja secara standar atau hanya terpaku kepada rutinitas.

Sebab selain hambatan dalam membelanjakan APBD tadi, saat ini kondisi negara juga sedang terdampak situasi krisis pangan dan energi.

Sehingga menurut presiden, cepat atau lambat situasi krisis dunia bisa memberikan dampak lebih berat kepada Indonesia.

Baca juga: Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

"Para menteri, gubernur, bupati, walikota, juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, tidak bisa," tegas Jokowi.

"Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detil juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," tambahnya.